RETAS.News, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen strategis dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai arah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).

Munafri menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Ia mengingatkan agar setiap program memiliki arah yang jelas sejak tahap awal.

“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa. Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas dampak yang dihasilkan.

“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.

Munafri juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta optimalisasi setiap rupiah yang dibelanjakan.

“Oleh karena itu, kita harus menjalankan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, fase triwulan pertama menjadi penentu arah pembangunan selama satu tahun anggaran. Ia menilai, kesalahan di awal akan berdampak pada keseluruhan capaian program.

“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” ajakannya.

Munafri turut menyoroti pola kerja OPD yang masih berorientasi pada aktivitas dan serapan anggaran, bukan pada dampak kinerja. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas OPD.

“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuhnya.

Ia juga mengkritisi pelaksanaan monev yang belum menghasilkan keputusan konkret.

“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya lagi.

Munafri menegaskan bahwa seluruh program harus mengacu pada RPJMD Kota Makassar 2025–2029, dengan orientasi pada outcome yang terukur.

“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan capaian realisasi APBD Triwulan I 2026.

Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp465 miliar dari total Rp4,2 triliun atau 11,07 persen, dengan capaian fisik 11,36 persen.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen, dari sebelumnya 11,48 persen,” jelasnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen.

“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambah Dahyal.