RETAS.News, Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menggandeng 23 perguruan tinggi untuk mencetak sedikitnya 23 ribu relawan kebencanaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan strategi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh dan siap terlibat dalam penanganan bencana.

“Kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Makassar. Mahasiswa mendapat pelatihan dan pembekalan kebencanaan agar memiliki kemampuan dasar ketika dibutuhkan dalam penanganan bencana,” ujar Fadli, Jumat (17/7/2026).

Program tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani BPBD bersama 23 perguruan tinggi di Kota Makassar.

Melalui kerja sama itu, mahasiswa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan, mulai dari vertical rescue, water rescue, medical rescue, manajemen bencana hingga pertolongan pertama.

“Hari ini ada sekitar 500 mahasiswa Jurusan Kebidanan Pelamonia yang mengikuti pelatihan. Seluruh 23 kampus sudah memiliki jadwal masing-masing,” katanya.

BPBD menargetkan sedikitnya 23 ribu mahasiswa memiliki kemampuan dasar kebencanaan sehingga dapat menjadi sumber daya siap pakai ketika terjadi keadaan darurat.

Menurut Fadli, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan sebagai relawan saat bencana terjadi, tetapi juga berperan dalam kegiatan mitigasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

“Ini menjadi salah satu inovasi BPBD Kota Makassar untuk memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi bencana sekaligus mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota yang tangguh terhadap bencana,” jelasnya.

Selain memperkuat kapasitas sumber daya manusia, BPBD Makassar juga meluncurkan inovasi SIGAP PESISIR atau Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir.

Program tersebut dirancang untuk mempercepat respons penanganan darurat di kawasan pesisir yang selama ini rentan terhadap banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi pantai, cuaca buruk hingga kecelakaan di wilayah perairan.

Melalui sistem tersebut, waktu respons penanganan darurat ditargetkan dapat dipangkas dari rata-rata 90 menit menjadi sekitar 15 menit.

“SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel,” ungkap Fadli.

Di sisi lain, BPBD Makassar juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino.

Berdasarkan hasil asesmen sementara, terdapat potensi sekitar 50 ribu jiwa di enam kecamatan yang berisiko mengalami kekurangan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Saat ini BPBD telah melakukan asesmen lapangan dan menyiapkan sejumlah skenario intervensi, termasuk distribusi air bersih menggunakan mobil tangki serta penyediaan tandon air di wilayah yang berpotensi terdampak.

“Prioritas utama adalah masyarakat yang selama ini mengandalkan air tanah karena mereka yang paling rentan ketika musim kemarau panjang,” tegasnya.

Fadli menambahkan seluruh langkah penanganan akan dilakukan secara terpadu bersama BMKG, Basarnas, PDAM, Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi terkait lainnya guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila kondisi kekeringan semakin meluas.(*)