RETAS.News, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Mohammad Roem.

Sementara rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama jajaran tim pelaksana dan petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026.

Abdul Hafid mengatakan audiensi tersebut bertujuan mempererat koordinasi dan memperkuat dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia mengapresiasi dukungan Pemkot Makassar yang selama ini turut membantu sosialisasi program melalui berbagai kanal informasi, termasuk kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Kami masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujarnya.

BPS juga berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus diperkuat, khususnya melalui pemanfaatan media publikasi milik pemerintah seperti videotron dan billboard untuk meningkatkan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam paparannya, BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih ragu memberikan data karena menganggap pendataan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara terhadap setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit berdasarkan hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menyatakan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung kelancaran pendataan hingga tuntas.

Menurutnya, informasi terkait jadwal dan batas waktu pendataan perlu diketahui seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) agar dapat ikut membantu menyosialisasikan serta mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” kata Aliyah.

Pada akhir pertemuan, Pemkot Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala guna mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.(*)