RETAS.News, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026).

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dewan Lingkungan Hidup, hingga unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Dalam diskusi tersebut terungkap, capaian pengelolaan sampah Kota Makassar saat ini masih berada di angka sekitar 2 persen, jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen.

Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menekankan pentingnya penguatan bank sampah sebagai salah satu solusi. Dari kebutuhan sekitar 300 unit, baru sekitar 100 yang aktif beroperasi.

Ia menilai, pemilahan sampah dari sumber rumah tangga menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Senada dengan itu, Marini Ambo Wellang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama pada tahap hulu dan tengah.

Menurutnya, camat dan lurah memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memastikan kebijakan berjalan optimal di tingkat wilayah.

Sementara itu, Irwan Ridwan mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang semakin terbatas. Tanpa intervensi signifikan, daya tampung TPA diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 18 bulan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya transformasi sistem, termasuk menghentikan praktik open dumping dan beralih ke sanitary landfill.

Ia menekankan, hanya residu yang seharusnya masuk ke TPA, sementara pemilahan harus dimulai dari sumber untuk menekan volume sampah.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Makassar juga merancang pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar, termasuk Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), gasifikasi, dan pirolisis turut didorong.

FGD juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Meski demikian, sejumlah wilayah menunjukkan capaian positif, seperti Kecamatan Tallo yang mampu mereduksi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah per hari melalui integrasi program pengelolaan dan urban farming.

Berdasarkan data, timbulan sampah di Kota Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton di antaranya belum terkelola optimal.

Untuk itu, Pemkot Makassar menyiapkan tenaga edukator persampahan guna mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Ke depan, forum lanjutan akan difokuskan pada pemetaan persoalan di tiap kecamatan. Setiap wilayah diminta menyusun strategi penanganan berbasis karakteristik lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan terarah.(*)