RETAS.News, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mempercepat penetapan kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) definitif melalui seleksi terbuka yang kini memasuki tahap akhir.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan proses ini penting untuk memastikan setiap pimpinan fasilitas layanan kesehatan memiliki kewenangan jelas, ruang gerak kuat, serta tanggung jawab penuh dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Bahwa dengan langkah ini, diharapkan Kepala Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat di Kota Makassar,” jelasnya, Jumat (10/4/2026).

Sebanyak 84 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung berjenjang sejak Maret 2026. Tahapan meliputi tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara, seluruhnya mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Pemkot Makassar juga menghadirkan pendekatan baru dengan membuka kesempatan setara bagi seluruh tenaga kesehatan. Tidak hanya dokter, tetapi juga bidan serta lulusan kesehatan masyarakat diberi ruang yang sama untuk bersaing.

Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dalam tata kelola sumber daya manusia sektor kesehatan, dengan menitikberatkan pada kompetensi dan kapasitas, bukan semata latar belakang profesi.

Munafri menegaskan, seleksi tidak hanya berbasis sistem merit, tetapi juga mengedepankan prinsip the right man on the right place, yakni penempatan individu sesuai kemampuan, keahlian, dan potensi.

“Artinya saya mau ini proses ini berjalan seperti itu supaya benar-benar the right man on the right place,” tambahnya.

Langkah ini sekaligus mengakhiri dominasi pelaksana tugas (Plt) yang selama ini mengisi sebagian besar posisi kepala Puskesmas sejak 2019, kondisi yang dinilai membatasi kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis.

Munafri memastikan, proses seleksi kini tinggal menunggu hasil akhir sebelum dilakukan penetapan dan pengukuhan.

“Jadi, lagi prosesnya sudah berjalan, kami tinggal menunggu hasilnya. Setelah itu kita scoring, melihat posisinya untuk kita tempatkan dan kita kukuhkan,” ujarnya.

Ia mengisyaratkan pengukuhan kepala Puskesmas akan dilakukan lebih dulu sebelum kepala sekolah.

“Sepertinya Kapus dulu baru Kepsek,” katanya.

Seluruh peserta yang akan ditetapkan merupakan hasil penyaringan ketat dari seluruh tahapan seleksi.

“Kan, sudah mereka melalui tahapannya jadi tersaringlah sekian banyak, nah itulah nanti yang akan kita Lantik sesuai penempatan,” jelasnya.

Penentuan akhir akan didasarkan pada akumulasi nilai dari seluruh proses, mulai dari wawancara hingga uji kompetensi.

“Orang yang tentu di dalam tahapan seleksinya mulai dari wawancaranya, tes uji kompetensinya dan itu akan diakumulasi menjadi angka rata-rata yang bisa kita tempatkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan kebijakan ini merupakan arahan langsung Wali Kota untuk memperkuat layanan kesehatan dasar melalui kepemimpinan yang definitif.

“Selama ini Kepala Puskesmas masih banyak yang berstatus Plt. Tentu Bapak Wali Kota ingin semua posisi itu diisi pejabat definitif agar pertanggungjawaban dan kewenangannya menjadi jelas. Dengan begitu, kinerjanya bisa lebih optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, status definitif menjadi krusial mengingat banyaknya agenda strategis sektor kesehatan yang harus segera dituntaskan.

“Dasarnya adalah perintah Pak Wali Kota. Beliau melihat selama ini Kepala Puskesmas masih berstatus pelaksana tugas,” tuturnya.

“Tentu, beliau ingin semua Kepala Puskesmas didefinitifkan agar pertanggungjawabannya jelas, kewenangannya jelas, dan pejabat yang menjabat benar-benar bisa bekerja secara serius,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar telah menuntaskan tahapan wawancara yang dilengkapi uji kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) calon kepala Puskesmas.

“Berdasarkan perintah pak Wali, kami sudah melaksanakan tes wawancara. Kemudian nanti juga akan ada hasil uji kompetensi. Semua itu akan dimasukkan dalam pemetaan potensi ASN,” jelasnya.

Hasil seleksi akan menjadi dasar penilaian akhir dalam menentukan pejabat yang layak menduduki jabatan kepala Puskesmas definitif.

Saat ini, proses masih berada pada tahap penghitungan nilai sebelum ditetapkan melalui rapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) serta Dinas Kesehatan.

“Baru saja selesai kemarin, jadi masih sementara proses penghitungan nilai. Kami targetkan paling satu minggu ini sudah selesai dan akan kami rapatkan bersama,” katanya.

Ia memastikan, peluang terbuka bagi seluruh peserta yang memenuhi kriteria dan masuk peringkat terbaik.

“Yang penting masuk dalam ranking dan memenuhi penilaian yang baik, itu bisa saja didefinitifkan,” terangnya. (*)