RETAS.News, Makassar — Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) penyediaan dan pemanfaatan data statistik untuk pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (13/3/2026).

Penandatanganan MoU dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Aliyah Mustika Ilham hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muh Roem.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Menurutnya, banyak kepala daerah memiliki visi pembangunan yang baik, namun belum didukung parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program.

“Semua kepala daerah memiliki visi yang bagus, tetapi kadang tidak memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program. Karena itu data statistik dari BPS harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan BPS akan terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dan daerah melalui penyediaan data statistik yang berkualitas.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah konkret memperkuat penyediaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Statistik yang berkualitas harus menjadi kompas pembangunan bagi Sulawesi Selatan maupun seluruh kabupaten dan kota di wilayah ini,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik penandatanganan MoU tersebut sebagai upaya memperkuat integrasi data antara pemerintah daerah dan lembaga statistik.

Menurutnya, data yang akurat sangat penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat dirancang secara terukur dan tepat sasaran.

“Data yang akurat sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pemanfaatan data statistik, termasuk dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (*)