RETAS.News, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mempercepat realisasi layanan transportasi laut antar pulau. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan satu unit kapal segera memasuki tahap operasional sebagai armada percontohan.

Langkah ini diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tambahan armada mulai teralokasi dan ditargetkan memperkuat konektivitas wilayah kepulauan.

“Iya, nanti kita minta tambahan armada dari Direktur Perhubungan Laut. Nah, itu sudah dialokasikan, mudah-mudahan ada kapal yang dialokasikan. Satu dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan,” ujar Munafri.

Sinyal positif tersebut menguat dalam pertemuan bersama jajaran Kementerian Perhubungan yang digelar di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Jalan Salodong, Selasa (14/4/2026).

Program ini difokuskan pada penguatan layanan transportasi laut reguler antar pulau. Selama ini, mobilitas warga kepulauan masih bergantung pada moda tradisional yang dikenal sebagai “pete-pete laut”.

Kondisi geografis kepulauan menjadikan transportasi laut sebagai kebutuhan utama. Keterbatasan layanan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan dasar masyarakat.

Munafri menegaskan, kapal yang disiapkan akan beroperasi layaknya angkutan umum dengan trayek tetap.

“Kita pastikan bahwa kapal itu akan menjadi alat transportasi masyarakat di pulau-pulau untuk menghubungkan antar pulau. Jadi seperti pete-pete yang memutari trayek yang ada,” jelasnya.

Saat ini, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal sebagai tahap awal. Armada tersebut akan melalui proses uji coba operasional sebelum diterapkan secara luas.

“Kita sudah punya satu percobaan, nanti kita akan launching untuk percontohan itu,” tambahnya.

Selain itu, satu unit kapal tambahan tengah diupayakan melalui skema kerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sistem transportasi laut yang terintegrasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menyebut pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran, termasuk menghitung kebutuhan bahan bakar dan waktu tempuh.

“Jadi, kami mulai dari daratan menuju Barrang Lompo, kemudian kami hitung kebutuhan BBM dan waktu tempuhnya,” katanya.

Rute yang disiapkan mencakup sejumlah pulau, di antaranya Barrang Lompo, Lumu-Lumu, Langkai, hingga Lanjukang, dengan pola perjalanan berputar.

“Dari pulau Barrang Lompo, rutenya ke Lumu-Lumu, Langkai, lalu ke Lanjukang, kemudian kembali lagi melalui Barrang Lompo ke Bonetambung, Lumu-Lumu, Lanjukang, turun ke Langkai, dan kembali ke Barrang Lompo. Itu rute yang sudah kami survei,” lanjut Rheza.

Untuk wilayah Pulau Kodingareng, masih dalam tahap kajian karena posisi geografisnya lebih jauh. Namun, peluang pembukaan rute tetap terbuka jika armada bertambah.

“Kalau Kodingareng memang masih kami pikirkan, karena posisinya lebih keluar. Tapi kalau nanti ada tambahan kapal, bisa saja dibuat rute khusus Barrang Lompo ke Kodingareng,” ujarnya.

Dari sisi operasional, frekuensi pelayaran masih terbatas. Perhitungan awal menunjukkan layanan kemungkinan berjalan satu kali dalam sepekan, menyesuaikan anggaran bahan bakar.

“Untuk sementara, kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Itu pun masih berdasarkan estimasi anggaran BBM yang ada,” tuturnya.

Kapasitas kapal diperkirakan mampu mengangkut sekitar 25 hingga 30 penumpang. Penyesuaian dilakukan sesuai muatan dan kondisi lapangan.

Program ini juga mempertimbangkan faktor cuaca dan kemampuan kapal. Armada yang digunakan berupa kapal kayu dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot dalam kondisi normal.

Kendala lain muncul pada infrastruktur dermaga. Sejumlah pulau seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki fasilitas sandar yang memadai.

Meski demikian, respons masyarakat disebut sangat positif. Selama ini, warga kerap menghadapi keterbatasan akses, bahkan harus menyewa kapal secara mandiri dalam kondisi darurat.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat, bergantung pada dukungan anggaran ke depan.

Tahap awal akan dimulai melalui soft launching dan uji coba operasional untuk mengukur efektivitas layanan di lapangan.

“Mudah-mudahan bulan Mei sudah bisa kita mulai. Kita akan soft launching dulu, kemudian trial untuk melihat bagaimana perkembangannya,” kata Rheza.

Pemkot Makassar terus mendorong penambahan armada guna memperluas jangkauan layanan. Konektivitas antar pulau diharapkan semakin merata, sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial bagi masyarakat kepulauan. (*)