RETAS.News, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan solusi permanen bagi warga terdampak banjir di wilayah timur kota. Upaya tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di kawasan rawan genangan Perumahan Kodam III, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu sore (10/1/2026).

Didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar M. Fadli Tahar, Camat Biringkanaya Juliaman, serta lurah setempat, Munafri menyusuri sejumlah titik genangan sambil mendengarkan langsung keluhan warga.

Munafri Arifuddin menyampaikan, peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari langkah awal Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan penanganan banjir yang lebih terukur dan berkelanjutan, mengingat kawasan tersebut kerap terdampak setiap musim hujan.

“Saya datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Tujuannya mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” ujar Munafri.

Menurutnya, wilayah Perumahan Kodam III dan sekitarnya memang telah lama menjadi langganan banjir tahunan, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan menyeluruh.

“Setiap tahun selalu terjadi banjir. Artinya, persoalan ini tidak bisa ditangani setengah-setengah,” tegasnya.

Dalam peninjauan itu, Munafri yang akrab disapa Appi menyaksikan langsung genangan air menutup badan jalan, menghambat arus lalu lintas, hingga menyebabkan sejumlah pengendara roda dua mengalami mogok dan harus mendorong kendaraannya melintasi genangan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan warga, banjir dipicu oleh luapan air kiriman dari Sungai Biring Je’ne akibat tingginya intensitas hujan. Kondisi tersebut diperparah dengan terganggunya alur aliran air, sehingga genangan sulit surut.

“Air kiriman dari Sungai Biring Je’ne meluap. Ditambah lagi, alur aliran air tidak berjalan optimal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Munafri menegaskan perlunya perhatian bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menata kembali sistem aliran air, mengidentifikasi titik-titik sumbatan, serta memastikan jalur pembuangan berfungsi dengan baik.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, akan melakukan identifikasi menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir aliran air guna memastikan tidak terjadi penyempitan, sumbatan, maupun perubahan fungsi lahan yang mengganggu daya resap.

“Ada beberapa titik yang harus kita telusuri. Dari mana air berasal, mengalir ke mana, lalu di mana tersumbat. Biasanya terjadi penyempitan atau perubahan kawasan resapan menjadi area terbangun. Semua ini harus ditangani dengan baik,” paparnya.

Salah satu opsi yang akan dikaji adalah pembukaan atau penataan alur air baru agar genangan tidak lagi terperangkap di kawasan permukiman. Mengingat Sungai Biring Je’ne berada di wilayah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas daerah dan lintas sektor.

“Mudah-mudahan dari peninjauan ini kita bisa menemukan jalan keluar agar banjir yang setiap tahun terjadi bisa teratasi,” tambahnya.

Munafri menekankan, Sungai Biring Je’ne memiliki peran strategis, namun juga menyimpan potensi risiko bencana jika tidak dikelola secara optimal. Karena itu, ia meminta kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah serta penguatan koordinasi antarpemerintah untuk menghadirkan solusi jangka pendek dan jangka panjang.

“Harapannya persoalan ini bisa tertangani. Kalau tidak, dampaknya akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, BPBD Kota Makassar terus memperkuat langkah mitigasi bencana banjir, salah satunya melalui pemasangan Early Warning System (EWS) di sepanjang Sungai Biring Je’ne. Sistem ini berfungsi memantau ketinggian dan debit air sungai secara real time.

Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa EWS menjadi bagian penting dalam strategi pengurangan risiko bencana, khususnya di wilayah yang secara historis rawan banjir.

“Dengan EWS, kita bisa membaca kondisi sungai lebih cepat, sehingga petugas dan masyarakat memiliki waktu untuk bersiap,” jelas Fadli.

Selain itu, BPBD juga menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) selama 24 jam untuk melakukan pemantauan intensif, asesmen dampak, serta membantu warga jika terjadi peningkatan debit air secara signifikan.

BPBD mengimbau masyarakat di sekitar bantaran Sungai Biring Je’ne agar tetap waspada, mengikuti informasi resmi pemerintah, dan segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing. (*)