RETAS.News, Makassar — Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir resmi meluncurkan sistem Digitalisasi Parkir di Jalan WR Supratman, Senin (1/9/2025).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemasangan rompi resmi, dan penyerahan kalung Qris card kepada perwakilan juru parkir.

Langkah ini menjadi titik awal pembenahan tata kelola parkir dan layanan publik di Makassar. Acara dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, mitra perbankan, serta sejumlah kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sebanyak 27 juru parkir diterjunkan di 16 titik uji coba, dengan dua ruas jalan utama, Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman sebagai lokasi percontohan awal.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut digitalisasi parkir sebagai jawaban atas masalah klasik perparkiran manual yang rawan praktik liar.

“Selama ini sistem perparkiran kita masih konvensional, manual, cash on hand. Akibatnya, kontrol sulit dilakukan. Dengan digitalisasi, semua tercatat secara otomatis sehingga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Munafri.

Dengan sistem baru, ujar Munafri, keberadaan jukir lebih tertata, hasil parkir yang diterima lebih pasti, serta pembagian antara pemerintah dan jukir berjalan proporsional.

Ia menyoroti praktik jukir yang kerap menimbulkan keluhan masyarakat. “Sering kita alami, baru berhenti dua menit atau cuma singgah di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu, tidak ada saat kita masuk, baru ada saat kita keluar,” ujarnya.

Munafri menegaskan digitalisasi parkir bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Kebocoran yang selama ini terjadi, menurutnya, bisa ditekan.

“Kita ingin tahu betul berapa hasil dari PD Parkir untuk sumbangannya terhadap keuangan daerah. Digitalisasi ini akan menjadi standar kita untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” tegasnya.

Ia berharap sistem ini bisa diperluas agar pelayanan publik semakin mudah, transparan, dan maksimal. “Kalau sistem ini berhasil, tentu akan terus kita kembangkan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Munafri meminta PD Parkir menjajaki pembangunan gedung parkir. Menurutnya, Makassar sudah sangat membutuhkan building parking karena keterbatasan lahan.

“Saya minta PD Parkir mencari partner atau rekanan untuk mewujudkan ini. Kalau ada building parking, kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan dan pekerjaan Dinas Perhubungan bisa lebih ringan,” jelasnya.

Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar Adi Rashid Ali menyebut program ini sebagai tonggak transparansi keuangan daerah. 

“Tidak bisa langsung serentak, tapi insyaallah di 2026, 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu kami butuh dukungan penuh dari Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengungkap pembentukan Satgas PD Parkir yang melibatkan TNI dan Polri untuk memastikan penerapan digitalisasi sesuai aturan dan terjaga transparansinya di lapangan.(*)