Belanja SKPD Harus Terkontrol, Munafri: Tak Ada Tempat untuk Kongkalikong

Sumber Foto : Humas Pemkot, Suasana Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan tindak lanjut SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Makassar. Kamis (28/8/2025).

Sumber Foto : Humas Pemkot, Suasana Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan tindak lanjut SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Makassar. Kamis (28/8/2025).

RETAS.News, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan penguatan integritas birokrasi melalui pengawasan ketat di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan tindak lanjut SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Kamis (28/8/2025).

Rapat dihadiri Tim KPK RI, Bappenas RI, Kepala Inspektorat Makassar, Sekretariat Daerah, seluruh kepala SKPD, dan camat se-Kota Makassar.

Munafri menekankan pentingnya memastikan uang negara dikelola transparan dan tepat sasaran. Ia meminta penempatan personel Inspektorat di setiap SKPD agar pengawasan berjalan sejak awal dan memudahkan rekonsiliasi data.

“Saya bilang ke teman-teman Inspektorat bahwa saya mau menempatkan di setiap OPD, ada satu orang-orang Inspektorat yang akan mengaudit secara berkala,” ujar Munafri.

Wali Kota menyoroti pola belanja SKPD yang kerap tidak seimbang. Ia mengingatkan praktik melibatkan vendor berlebihan meski anggaran kecil dapat membuka celah kongkalikong tanpa relevansi pada kinerja SKPD.

Karena itu, dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Munafri menekankan prioritas kualitas pekerjaan.

“Di PBJ ini saya selalu menyampaikan bahwa standarisasi pekerjaan dan rekanan ini harus benar-benar dalam posisi yang berkualitas. Supaya kita juga menghasilkan hasil dari transaksi yang dilakukan itu yang benar-benar berkualitas baik,” tegasnya.

Munafri juga mengingatkan pejabat agar tidak membuat komitmen di luar pekerjaan resmi, karena hal itu bisa menghambat program akibat ketidakpastian hukum dan anggaran.

“Ini yang menurut saya akan mengganggu kita di dalam proses melaksanakan kegiatan,” ujarnya.

Selain itu, gaya hidup pejabat menjadi bagian dari integritas. Munafri menekankan kesederhanaan, termasuk dalam penampilan, agar tidak memberi dampak buruk dan menimbulkan kompetisi gaya hidup di internal birokrasi.

Ia menutup dengan harapan SPI menjadi momentum memperkuat integritas birokrasi Makassar.

“Saya berharap apa yang dilakukan sebagai survei penilaian integritas ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kita ada di dalam kerjaan ini pekerjaan ini ini benar-benar mengelola dan menyelamatkan uang negara yang akan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban,” tegasnya.(*)

Comment