RETAS.News, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka peluang kerja sama pengembangan layanan transportasi umum massal melalui skema Buy The Service (BTS) bersama PT. Sinar Jaya Megah Langgeng.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang dipimpin Direktur Utama Teddy Rusly terkait pengembangan sistem angkutan umum massal di Kota Makassar, Senin (18/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan pentingnya menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan di Makassar.

Menurutnya, Kota Makassar membutuhkan moda transportasi yang dapat menghubungkan titik-titik aktivitas utama masyarakat, khususnya kawasan pendidikan dan jalur komersial yang memiliki mobilitas tinggi.

Munafri mencontohkan konsep koridor transportasi yang menghubungkan kawasan Terminal Daya hingga Malengkeri dengan lintasan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Cokroaminoto Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, hingga Universitas Muhammadiyah Makassar.

“Nah, coba bayangkan kalau kita dari Daya, keluar sudah banyak kampus-kampus. Itu jalur mahasiswa yang menurut saya sangat hidup dan memungkinkan untuk kita kerja,” ujar Munafri.

Ia juga menekankan bahwa sistem transportasi massal tersebut harus terintegrasi dengan moda transportasi yang sudah eksis di Makassar, termasuk angkutan kota atau pete-pete.

Menurut Appi, pola transportasi di Makassar saat ini belum tertata optimal karena angkutan umum yang seharusnya berfungsi sebagai feeder justru menjadi moda utama masyarakat.

Kondisi itu, lanjutnya, membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.

“Karena sarana transportasinya tidak nyaman, masyarakat akhirnya beralih ke kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi inilah yang membuat macet,” katanya.

Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar tidak ingin membangun sistem transportasi tanpa perencanaan yang matang. Karena itu, pihaknya mendorong kolaborasi dengan operator yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan transportasi massal modern.

Ia juga menawarkan skema kerja sama investasi dengan pola berbagi hasil, termasuk membuka peluang subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tarif transportasi tetap terjangkau masyarakat.

“Bikinkan saya sistem di mana saya bisa masuk juga subsidi APBD saya. Kita hitung betul berapa besar subsidi yang bisa diberikan supaya layanan transportasi di Makassar ini berubah,” jelasnya.

Meski demikian, Munafri menegaskan seluruh proses harus diawali dengan kajian mendalam serta penyusunan regulasi yang matang agar implementasi program berjalan aman, terukur, dan akuntabel.

“Kita siapkan dulu dasar kajian dan regulasinya supaya semuanya jelas,” tambahnya.(*)