RETAS.News, Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan RI dan diterima langsung Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Gubernur didampingi Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim. Audiensi membahas usulan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Kabupaten Mamuju.
Pembangunan RS Vertikal ini dinilai strategis untuk menjawab kesenjangan layanan kesehatan di Sulbar, terutama untuk penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan 2024, biaya penanganan tiga penyakit ini mencapai Rp 60,79 miliar, dengan lebih dari 3.900 pasien dirujuk ke luar provinsi setiap tahun.
Data Dinas Kesehatan Sulbar juga menunjukkan, provinsi ini hanya memiliki 16 rumah sakit, sebagian besar kelas C dan D, dan hanya satu RS kelas B.
Gubernur Suhardi Duka menekankanl urgensi pembangunan RS Vertikal di Mamuju sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi beban biaya masyarakat saat berobat keluar daerah
“Ini menjadi salah satu upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sekaligus pencapaian visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Dengan adanya rumah sakit vertikal, masyarakat tidak lagi terbebani biaya dan risiko karena harus berobat keluar daerah.” jelas Suhardi Duka.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menambahkan, pembangunan RS Vertikal di Mamuju akan menurunkan angka rujukan keluar daerah hingga 50% dalam lima tahun pertama.
“Rumah Sakit Vertikal Sulbar akan menjadi pusat layanan rujukan modern untuk kasus jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Kehadiran fasilitas ini juga mendukung pengembangan SDM kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Nursyamsi Rahim.
Rencananya, RS Vertikal akan dibangun di atas lahan sekitar 5 hektare dengan layanan utama kardiovaskular, stroke, dan urologi (ginjal dan hemodialisis).
Pemerintah Provinsi Sulbar berharap dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan agar masyarakat segera menikmati layanan kesehatan rujukan yang berkualitas, cepat, dan terjangkau.(*)
Comment