RETAS.News, Jakarta — Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi diskursus populer di media sosial, merangkum berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Setelah serangkaian demonstrasi yang berlangsung sejak Senin, 25 Agustus hingga 1 September 2025 yang berujung ricuh di beberapa kota, sekelompok orang merumuskan 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai pesan resmi kepada pemerintah.

Influencer dan pemengaruh media sosial seperti Andovi Da Lopez, Salsa Erwin, dan Jerome Polin ikut menghimpun berbagai tuntutan ini.

Andovi menjelaskan bahwa isi 17+8 Tuntutan Rakyat disusun bersama Jerome Polin dan Salsa Erwin dalam beberapa hari terakhir.

“Kami buat satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang,” kata Andovi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/9/2025).

Rangkaian tuntutan ini dibagi berdasarkan pihak yang dituju, yakni Presiden, Ketua Umum partai politik, kepolisian dan TNI, serta kementerian sektor ekonomi.

Tuntutan untuk Presiden Prabowo Subianto:

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan seluruh korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.
3. Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta membatalkan rencana fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun.
4. Mempublikasikan transparansi anggaran, termasuk gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya.
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk meminta KPK melakukan penyelidikan.

Tugas Ketua Umum Partai Politik:
6. Menjatuhkan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Menegaskan komitmen partai berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
8. Melibatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian dan TNI:
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa.
11. Menangkap dan memproses hukum secara transparan anggota maupun komandan yang melanggar hak asasi manusia.
12. TNI diminta kembali ke barak dan menghentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar prajurit tidak mengambil alih tugas Polri.
14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:
15. Memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojol.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga 5 September 2025.

Selain itu, terdapat delapan tuntutan tambahan yang harus direalisasikan dalam jangka waktu satu tahun:

1. Reformasi besar-besaran DPR.
2. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
3. Penyusunan reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi rujukan diskusi publik di media sosial, menyoroti perlunya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak sipil selama krisis demokrasi.

Rangkuman ini tidak hanya menyatukan tuntutan dari berbagai demonstrasi, tetapi juga menekankan keterlibatan masyarakat sipil dalam menuntut perubahan sistemik.(*)