RETAS.News, Makassar — Kota Makassar kembali menunjukkan kiprahnya di panggung nasional melalui sejumlah forum strategis dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional XVIII APEKSI yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026.

Tak hanya diwakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Pemerintah Kota Makassar juga mendapat perhatian melalui peran Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipercaya menjadi pembicara dalam forum nasional tersebut.

Melinda Aksa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, tampil membagikan pengalaman, inovasi, dan praktik baik yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Pada Ladies Program yang digelar di Gedung Warenhuis Medan dengan tema “Perempuan Tangguh Penuh Percaya Diri”, Melinda Aksa dipercaya menjadi salah satu pembicara dalam sesi berbagi pengetahuan yang mempertemukan para Ketua TP PKK dari berbagai kota di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Melinda memaparkan program pengelolaan sampah yang menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat sejak dari rumah tangga.

“Kalau di hulu masyarakat belum mampu memilah sampah dan mengubah kebiasaan, maka TPA akan terus terbebani oleh sampah yang sebenarnya sudah tidak boleh lagi berakhir di TPA,” ujarnya.

Melinda menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar bersama TP PKK terus memperkuat edukasi dan pendampingan hingga tingkat RT dan RW guna membangun budaya memilah sampah sejak dari rumah.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan target Makassar Bebas Sampah 2029 melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, TP PKK juga mengintegrasikan edukasi lingkungan ke berbagai program pemberdayaan keluarga. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk menanamkan kesadaran pengelolaan sampah sejak usia dini.

“Melalui pendekatan tersebut, kesadaran menjaga lingkungan diharapkan dapat ditanamkan sejak usia dini sehingga melahirkan generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan,” kata Melinda.

Selain isu lingkungan, Kota Makassar juga mempresentasikan inovasi di bidang transformasi digital. Dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi), Muhammad Roem memaparkan LONTARA+ atau Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar.

Platform tersebut mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah sehingga setiap laporan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur.

“Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar,” ujar Roem.

Ia menjelaskan, aplikasi tersebut memudahkan masyarakat mengakses layanan publik sekaligus memantau proses penyelesaian laporan secara transparan dan akuntabel.

LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang terus dikembangkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menjadi narasumber dalam Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia yang mengangkat tema “Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi Demi Bumi Lestari.”

Dalam forum tersebut, Helmy membawakan materi bertajuk “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi.” Ia memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk menekan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan lingkungan perkotaan.

Program yang dijalankan meliputi pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.

“Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029 sekaligus mendukung pengembangan kota rendah emisi dan kota tangguh di kawasan Asia,” jelas Helmy.

Kepercayaan yang diberikan kepada perwakilan Kota Makassar dalam berbagai forum Rakernas APEKSI XVIII menjadi bukti bahwa inovasi dan program yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar tidak hanya memberikan dampak di tingkat lokal, tetapi juga dinilai layak menjadi referensi bagi pemerintah kota lain di Indonesia.

Melalui forum tersebut, Makassar kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang aktif menghadirkan inovasi di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, transformasi digital, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.(*)