RETAS.News, Makassar — LONTARA+, program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, semakin menegaskan perannya sebagai kanal utama aspirasi warga.

Aplikasi layanan online terintegrasi tersebut tampil sebagai wajah baru pelayanan publik yang ringkas dan cepat.

Sejak meluncur, platform ini menghimpun ribuan laporan dalam lima bulan. Aduan terbanyak seputar lampu jalan, persampahan, dan drainase.

Hampir seluruh laporan mendapat respons rata-rata dua menit dari perangkat daerah, menandai konsistensi Pemkot atas layanan yang responsif dan transparan.

Ritme kerja sistem bergerak cepat: menerima laporan, mendistribusikannya, lalu menindaklanjuti tanpa jeda.

Koordinasi antar-OPD berlangsung efisien, warga memperoleh kepastian layanan dalam waktu singkat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mencatat 2.106 aduan masuk sejak 27 Juli hingga 11 Desember 2025.

“Khusus bulan Desember, terdapat 392 aduan, sementara pada hari ini, 11 Desember, tercatat 16 aduan masuk,” ujarnya di Media Center Balai Kota, Kamis (11/12/2025).

Lampu jalan mendominasi 491 laporan, disusul persampahan 276 aduan dan drainase 266 aduan. OPD terbanyak menangani tindak lanjut meliputi Dinas Perhubungan, Kecamatan dan DLH, serta Dinas PU yang juga menangani laporan jalan rusak dan layanan PDAM.

Meski volume tinggi, performa penanganan tetap solid. “Untuk lampu jalan, Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari 2 menit, dan rata-rata penyelesaiannya tiga hari.DLH juga cepat, dengan respon awal 58 detik, meski penyelesaian membutuhkan rata-rata empat hari,” tuturnya.

“Sementara Diskominfo sendiri mencatat respon awal tercepat, 41 detik, dengan penyelesaian layanan rata-rata 1 hari 17 menit 56 detik,” tambahnya.

LONTARA+ terhubung langsung ke Makassar Virtual Economic Center (MarVec) di Gedung MGC. Seluruh aduan tampil di layar komando, mulai dari penerimaan, distribusi, hingga penyelesaian.

Platform ini berdiri sebagai fondasi sistem layanan terpadu Pemkot dan menjadi pijakan pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux.

Arah program ditetapkan sebagai flagship 2025–2030, sekaligus tulang punggung transformasi digital Makassar.

Roem, yang juga mantan Kabag Humas Pemkot Makassar, menyebut aplikasi ini tumbuh pesat. Total 42.391 unduhan tercatat hingga hari ini. Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan pengguna terbanyak, 4.686 downloader.

“Sementara yang terendah adalah wilayah kepulauan Sangkarang, dengan 378 downloader,” kata Roem. Kelurahan Manggala memimpin jumlah registrasi dengan 878 akun.

Aduan pengawasan seperti pungli, indikasi korupsi, dan pelanggaran etika ASN ikut ditangani melalui integrasi dengan Inspektorat.

“Untuk aduan pengawasan, pelapor dilindungi melalui sistem blower. Kami tidak dapat melihat identitasnya karena langsung ditangani Inspektorat,” tegasnya.

Pola aduan di Manggala serupa: lampu jalan, persampahan, dan drainase. Mengantisipasi musim hujan, tim admin tetap siaga.

Total 28 petugas disebar di dua command center Balai Kota, lantai 9 untuk kedaruratan dan lantai 7 berisi 15 operator dan beroperasi penuh 24 jam.

UPT menerapkan tiga shift khusus pemantauan banjir, genangan, dan isu kebencanaan. Distribusi laporan ke OPD berlangsung cepat.

“Distribusi awal ke OPD tidak sampai lima menit, bahkan rata-rata kurang dari dua menit,” ujarnya.

Pemkot Makassar kini memiliki 358 aplikasi yang berjalan terpisah di berbagai SKPD. LONTARA+ hadir menyatukan fungsi tersebut dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses. Aplikasi tersedia di Play Store.

Sebagai program unggulan Munafri–Aliyah, LONTARA+ mempertegas arah layanan publik yang cepat dan terhubung. Roem menargetkan sosialisasi besar-besaran ke RT/RW setelah pelantikan akhir Desember.

“RT dan RW perlu memahami fitur aduan LONTARA+. Mereka akan jadi perpanjangan tangan warga yang mungkin belum familiar dengan aplikasi, terutama terkait aduan infrastruktur dan layanan publik,” tuturnya.(*)