Utang RI 2025 Tercatat Rp9.138 Triliun, SBN Tembus Rp6.484 Triliun

Sumber Foto : Tirto.id - Ilustrasi uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing.

RETAS.News, Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi utang pemerintah pusat per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun, turun 0,43% dibanding Mei 2025 yang sebesar Rp9.177,48 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyebutkan, angka tersebut setara dengan 39,86% dari produk domestik bruto (PDB) kuartal II-2025.

“Per akhir Juni 2025, debt to GDP ratio sebesar 39,86%. Ini tergolong rendah dan masih moderat dibanding banyak negara,” ujar Suminto dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Disebutkan, rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara dengan kekuatan ekonomi setara, seperti Malaysia: 61,9% terhadap PDB, Filipina: 62% terhadap PDB, Thailand: 62,8% terhadap PDB dan India: 84,3% terhadap PDB

Lebih lanjut, utang pemerintah terdiri dari dua komponen utama, pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

Untuk Pinjaman tercatat Rp1.157,18 triliun, sedikit naik dibanding Mei 2025 yang sebesar Rp1.147,95 triliun. Rinciannya, pinjaman luar negeri Rp1.108,17 triliun (Mei: Rp1.099,25 triliun) dan pinjaman dalam negeri Rp49 triliun (Mei: Rp48,7 triliun).

Kemudian, SBN mencapai Rp7.980,87 triliun, turun dibanding Mei 2025 sebesar Rp8.029,53 triliun. Mayoritas SBN masih berdenominasi rupiah senilai Rp6.484,12 triliun (Mei: Rp6.524,44 triliun), sementara SBN valas Rp1.496,75 triliun (Mei: Rp1.505,09 triliun).

“Jadi total outstanding utang per Juni adalah Rp9.138 triliun, dengan pinjaman Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun,” jelas Suminto seperti diberitakan cnbcindonesia.

Selain itu, pemerintah mulai merilis data utang per kuartal, menggantikan laporan bulanan sebelumnya.

Langkah itu dilakukan untuk menyesuaikan statistik utang dengan PDB nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap kuartal, sehingga rasio utang terhadap PDB lebih akurat dan berbasis realisasi, bukan asumsi.

“Supaya statistiknya lebih kredibel. Rasio debt to GDP nanti akan dihitung setiap tiga bulan berdasarkan realisasi,” pungkas Suminto.

Comment