Klinik Pemerintah Digital Diharapkan Perkuat Tata Kelola Pemda Sulbar

Sumber Foto : Humas Pemprov, Suasana Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kantor Diskominfo Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (1/9/2025).

Sumber Foto : Humas Pemprov, Suasana Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kantor Diskominfo Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (1/9/2025).

RETAS.News, Mamuju – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar menyambut Program Klinik Pemerintah Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Program ini merupakan langkah percepatan transformasi digital di daerah melalui inovasi dan kolaborasi layanan publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Plt. Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut transformasi digital menjadi salah satu prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wagub Salim S Mengga.

Komitmen ini diarahkan untuk mencetak SDM unggul, meningkatkan daya saing, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dengan hadirnya Klinik Pemerintah Digital, Sulbar diharapkan makin terdorong mempercepat proses transformasi digitalnya.

Berdasarkan Dashboard PMT Kemenkomdigi RI per Januari 2025, tercatat 196 desa (30,25%) di Sulbar masih masuk kategori blankspot dan lemah sinyal 4G.

Dari jumlah itu, 118 desa blankspot, sementara 78 desa memiliki sinyal lemah yang tersebar di enam kabupaten.

Saat ini terdapat 622 tower BTS beroperasi di Sulbar dengan total 2.442 site.

Polman tercatat terbanyak dengan 822 site, disusul Mamuju 455, Majene 303, Mamuju Tengah 267, Pasangkayu 393, dan Mamasa 202.

“Jadi program Klinik Pemerintah ini menjadi peluang bagi Sulbar mendorong percepatan transformasi digital di daerah,” ucap Ridwan dalam sambutannya di kantor Diskominfo Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, kebutuhan jaringan internet, terutama 4G, sangat mendesak dan dinantikan masyarakat.

Karena itu, Pemprov bersama Pemkab terus mendorong perluasan pembangunan jaringan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Komdigi, termasuk untuk layanan publik yang belum terkoneksi internet.(*)

Comment