RETAS.NEWS, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar agenda rutin yang berhenti pada tataran wacana dan seremonial.

Hal itu disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 di Aston Hotel Makassar, Senin (13/7/2026).

Munafri, yang akrab disapa Appi, mengaku ingin melihat capaian konkret dari program digitalisasi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Menurutnya, pembahasan mengenai digitalisasi hampir selalu dilakukan setiap tahun, namun belum sepenuhnya menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

“Digitalisasi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Jangan hanya seremonial terus-menerus kita bahas,” ujar Appi.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan digital harus lahir dari kebutuhan organisasi dan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Karena itu, konsep digitalisasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan (needs) dan tujuan yang ingin dicapai (wants).

Menurut Appi, digitalisasi tidak sekadar menghadirkan sistem baru, tetapi juga mengubah budaya dan pola kerja birokrasi. Transformasi tersebut, kata dia, harus dipahami dan dijalankan secara menyeluruh hingga ke tingkat pelaksana.

“Jangan kepala dinasnya sudah mendorong digitalisasi, tetapi di bawahnya tetap menggunakan cara-cara konvensional,” katanya.

Appi juga menilai digitalisasi menjadi instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui sistem yang terintegrasi, proses birokrasi dapat dipersingkat, potensi penyimpangan diminimalkan, serta pelayanan publik menjadi lebih efektif.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Aliyah, Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah melalui TP2DD. Upaya tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah mengatakan digitalisasi layanan perpajakan terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Salah satu inovasi yang kini terintegrasi dalam aplikasi Lontara+ adalah layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara mandiri, melakukan pembayaran elektronik, mengajukan perubahan data, hingga mencetak bukti pembayaran tanpa harus datang ke kantor Bapenda.

Menurut Asminullah, seluruh pembayaran pajak di Bapenda saat ini telah dilakukan secara non-tunai melalui berbagai kanal pembayaran yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk perbankan, Indomaret, Alfamart, dan Kantor Pos.

“Kalau kami sebenarnya sudah 100 persen digitalisasi. Tidak ada lagi penerimaan uang tunai di Bapenda,” katanya.

Ia menambahkan, optimalisasi pembayaran pajak secara digital mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Hingga triwulan kedua 2026, realisasi PAD Kota Makassar tercatat meningkat lebih dari Rp100 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kalau kepatuhan masyarakat semakin baik, tentu berdampak pada peningkatan PAD. Hingga triwulan kedua, capaian kita sudah meningkat sekitar Rp100 miliar lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” pungkasnya.