RETAS.News, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam membangun kota inklusif dan produktif dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Jumat (25/7/2025).

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor BBPVP Makassar ini turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Agenda tersebut dirangkaikan dengan peluncuran program fasilitasi penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas serta pembukaan pelatihan berbasis kompetensi.

Secara keseluruhan, terdapat 17 pemerintah daerah yang menandatangani kerja sama dengan BBPVP, termasuk Kota Makassar.

Wali Kota Munafri Arifuddin menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pelatihan kerja dan menciptakan kesempatan kerja yang setara, khususnya bagi kelompok disabilitas.

“MoU ini menjadi upaya agar saudara-saudara kita penyandang disabilitas mendapat akses kerja yang layak,” ujarnya.

Munafri menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Karena itu, Pemkot Makassar bertekad agar pelatihan yang diberikan benar-benar membuka pintu masuk ke dunia kerja, termasuk melalui program Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan pemerintahan.

Ia juga menyoroti peran Makassar Creative Hub sebagai contoh konkret inklusi sosial. Di tempat itu, ia menyaksikan secara langsung bagaimana penyandang disabilitas, termasuk penyandang down syndrome, dilatih untuk memiliki keterampilan produktif.

“Kami ingin inklusivitas nyata, tak hanya dalam pelatihan tapi juga dalam dunia kerja, termasuk sektor industri kreatif,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan nasional.

Ia menyebut, program pelatihan dan vokasi tidak bisa berjalan sendiri, karena sumber daya tersebar di berbagai instansi, mulai dari Kementerian Pertanian hingga Kelautan dan Perikanan.

“Kolaborasi antarlembaga adalah kunci. Kita tidak bisa kerja sendiri,” kata Yassierli.

Menurutnya, BBPVP Makassar yang berdiri di atas lahan lima hektare akan dikembangkan menjadi pusat pelatihan vokasi dan inovasi berskala nasional, dengan fokus pada pelatihan jangka pendek dan kompetensi tingkat menengah.

Ia juga menjelaskan empat strategi Kemenaker dalam menghadapi tantangan global, yakni: Penguatan SDM melalui hilirisasi dan pelatihan koperasi, Penempatan pekerja migran yang aman dan terstruktur, Kemitraan dengan industri, termasuk kewajiban merekrut 1% tenaga kerja lokal di kawasan industri, dan Pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis inovasi melalui balai pelatihan sebagai Talent and Innovation Hub.

BBPVP Makassar juga akan dilengkapi fasilitas seperti Karantina Corner dan ruang kreatif untuk anak muda yang ingin mengakses pelatihan, pendanaan, hingga inkubasi usaha.

Salah satu program utama yang diluncurkan hari itu adalah penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Yassierli menegaskan bahwa ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Balai pelatihan harus menjadi ruang aman dan produktif bagi semua kalangan, termasuk generasi muda dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang hadir dan menyebut keterlibatan daerah sebagai kunci sukses transformasi ketenagakerjaan.

Di akhir sambutannya, Yassierli menyoroti pentingnya peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mendukung inovasi pembiayaan pelatihan tenaga kerja. Ia menyebut zakat dan donasi publik dapat menjadi instrumen kuat selama dikelola dengan transparansi dan profesionalisme.

“Banyak yang ingin membantu, tapi kita perlu membuktikan bahwa zakat bisa berdampak nyata untuk pelatihan dan wirausaha,” tutupnya.