RETAS.News, Makassar — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar mengimbau seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Makassar agar segera melakukan pemutakhiran data peserta didik melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh data siswa, mulai dari profil peserta didik, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), hingga akun belajar.id, tetap valid dan sinkron dengan sistem pusat menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa sinkronisasi data menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang tertib, akurat, dan terintegrasi secara digital.
“Kami mengimbau satuan pendidikan untuk bersama-sama memastikan data siswa, terutama kelas akhir, telah diperbarui dan disinkronkan melalui Dapodik,” ujar Achi, Minggu (17/5/2026).
Menurutnya, validitas data akan memastikan NISN peserta didik tercatat resmi dalam sistem SPMB 2026 sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lancar.
Achi juga menekankan pentingnya peran operator sekolah dalam melakukan sinkronisasi data secara berkala agar seluruh pembaruan dapat terintegrasi dengan sistem pusat dan mendukung kelancaran layanan pendidikan.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi Dinas Pendidikan Kota Makassar guna menghindari kesalahpahaman terkait pelaksanaan SPMB 2026.
Untuk mempermudah akses informasi, Disdik Makassar menyediakan berbagai kanal digital, termasuk media sosial resmi disdik.kotamksr, QR code pada laman resmi, serta tautan informasi yang telah disiapkan.
Dalam mendukung pelaksanaan SPMB 2026, Disdik Makassar juga membuka grup Telegram resmi sebagai sarana pembaruan informasi sekaligus layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran.
“Persiapan sejak awal sangat penting agar proses pendaftaran tidak terkendala,” tutur Achi.
Ia menambahkan, seluruh proses SPMB 2026 dirancang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui sistem digital Lontara+, sehingga masyarakat dapat memantau proses pendaftaran dengan lebih mudah.
Pemerintah Kota Makassar juga mengimbau orang tua peserta didik agar menyiapkan dokumen administrasi sejak dini, seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, serta ijazah atau surat keterangan lulus dalam format digital untuk mempermudah proses unggah dokumen.
“Kami mengajak seluruh orang tua untuk tidak menunda dan memastikan seluruh dokumen sudah lengkap serta dalam bentuk digital yang siap diunggah,” tambahnya.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa sistem SPMB Lontara+ menggunakan data NISN yang bersumber langsung dari Kementerian Pendidikan.
Karena itu, setiap sekolah wajib memastikan data siswa telah dilaporkan dan diperbarui secara lengkap melalui Dapodik agar dapat tersinkronisasi dengan sistem pusat.
“Kami telah melakukan penelusuran terkait kendala NISN yang tidak ditemukan saat proses pendaftaran,” jelas Gita.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi sejumlah sekolah yang belum melakukan pembaruan data secara lengkap untuk segera didorong melakukan sinkronisasi.
Ia mengakui simulasi SPMB yang berlangsung pada 13–14 Mei 2026 masih menemukan sejumlah kendala teknis. Karena itu, masa simulasi untuk jenjang taman kanak-kanak (TK), SD, dan SMP diperpanjang hingga 21 Mei 2026 sebagai bagian dari penyempurnaan sistem.
Selain persoalan NISN, sebagian masyarakat juga masih mengalami kendala dalam memahami mekanisme login menggunakan NISN pada sistem SPMB.
Dalam sistem tersebut, peserta didik yang NISN-nya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan akan otomatis memperoleh akun berupa username dan password untuk mengakses layanan. Sementara peserta yang belum terdaftar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui formulir yang tersedia.
“Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar sistem lebih mudah dipahami dan lebih human-centered,” terang Gita.
Pemkot Makassar melalui Disdik juga memperkuat infrastruktur digital dengan memisahkan server berdasarkan jenjang pendidikan guna mengantisipasi lonjakan akses selama proses pendaftaran berlangsung.
“Pemecahan server dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan akses agar sistem tetap stabil. Selain itu, kami juga telah melakukan uji ketahanan sistem hingga tiga kali dengan simulasi beban pengguna yang lebih besar,” tutupnya.(*)
Comment