RETAS.News, Makassar — Pemerintah Kota Makassar memperkuat penataan kota sesuai arahan pemerintah pusat. Langkah ini mendapat dukungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.

Komisi V DPR RI dan BBWS menyatakan kesiapan mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Program itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penataan infrastruktur perkotaan, kebersihan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.

Komitmen kolaborasi itu dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (6/2/2026). Rapat dihadiri Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan, Hamka B. Kady; Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi; serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Hamka B. Kady menegaskan dukungan Komisi V DPR RI bersama balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum terhadap penataan kanal di Kota Makassar. Penataan tidak hanya menyangkut fungsi pengendalian banjir, tetapi juga estetika kota.

“Kami bersama Balai Jalan mendukung penataan kanal. Ini bukan hanya soal fungsi teknis, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan bersinergi dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.

“Bagaimana kita menjadikan Makassar lebih indah, termasuk penertiban aktivitas jualan di pinggir jalan dan di sekitar kanal,” sambung Hamka.

Hamka menyebut, pertemuan tersebut juga membahas pembangunan Kota Makassar secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Kepala Balai Sungai Pompengan dan Kepala Balai Cipta Karya berdiskusi langsung dengan Pak Wali. Kita membicarakan bagaimana Kota Makassar dibangun dengan baik, sehingga berbagai kegiatan dan program yang ada bisa tersinkronisasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebersihan lingkungan.

“Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik,” tuturnya.

Menurut Hamka, sinkronisasi program pusat dan daerah penting, terutama menghadapi musim hujan. Koordinasi dinilai mampu menekan risiko banjir dan persoalan lingkungan.

Ia juga menyoroti program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang sejalan dengan agenda Komisi V DPR RI, meliputi penanganan sampah, penyediaan air bersih, serta penataan kawasan perkotaan.

“Program yang paling mendasar dan saya sangat sepakat adalah bagaimana Kota Makassar bebas dari sampah yang bertebaran, kemudian air bersihnya cukup, dan yang ketiga penataan kotanya, sangat terkait dengan program prioritas Pak Wali Kota ini,” ungkapnya.

Hamka menekankan pentingnya sinkronisasi lintas instansi guna mendorong efisiensi dan efektivitas program.

“Kalau ada sinkronisasi pekerjaan, efisiensi antar lembaga bisa terbangun. Saling mendukung, dan tujuan pembangunan pasti bisa dicapai dengan baik,” katanya.

Ia juga menegaskan fungsi kanal di Kota Makassar yang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS Pompengan Jeneberang. Kanal diharapkan terpelihara dan bebas dari sampah serta aktivitas yang mengganggu.

“Kanal itu fungsinya sangat penting. Harapan kami, kanal-kanal di Makassar yang menjadi tanggung jawab Balai Pompengan bisa dipelihara dengan baik,” ujarnya.

“Dulu kalau kita lewat, yang terlihat airnya hitam, penuh sampah, trotoarnya dipenuhi pedagang, bahkan ada bangunan-bangunan liar,” tambahnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dan jajaran balai teknis. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk menangani persoalan perkotaan lintas kewenangan.

“Kami sangat menyambut baik dukungan dan support yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam hal penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai,” katanya.

“Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan,” sambung Munafri.

Munafri menjelaskan, pembahasan difokuskan pada isu strategis, termasuk kebersihan kanal, pola penataan kawasan, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas trotoar.

“Contohnya bagaimana menjaga kebersihan kanal, bagaimana pola penataan yang ada di dalamnya, sampai termasuk pengelolaan IPAL Losari,” ungkapnya.

“Penataan PKL di atas trotoar juga kita bahas. Ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk melihat bagaimana hak-hak masyarakat, khususnya pejalan kaki, bisa kita hormati,” tutup Munafri.

Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar terkait pemeliharaan dan penataan kanal hingga 2026.

“Kami akan terus melakukan koordinasi rencana pemeliharaan kanal-kanal di Kota Makassar dan berproses untuk kolaborasi penataan serta pembersihan kanal-kanal. Ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya dan akan kami lanjutkan hingga tahun 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebersihan kanal berpengaruh langsung terhadap fungsi drainase, terutama saat musim hujan.

“Kalau kanal terjaga kebersihannya, fungsi drainase pada musim hujan bisa berjalan sesuai kapasitas desain yang ada,” pungkas Heriantono. (*)