RETAS.News MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menegaskan tidak terlibat dan tidak pernah memberikan persetujuan atas peredaran buku berjudul “Kumpulan 100 Puisi untuk Munafri–Aliyah” yang mencatut nama sejumlah pejabat daerah.

Buku tersebut diketahui memuat foto Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta sejumlah tulisan yang mengatasnamakan pejabat Dinas Pendidikan Kota Makassar, seperti Kepala Dinas Achi Soleman, Kabid SMP Syarifuddin, dan Kabid SD Kurniati. Keberadaan buku ini mengundang perhatian karena beredar di lingkungan sekolah dan diduga dijual atas nama proyek resmi pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, secara tegas membantah keterlibatan institusinya dalam penerbitan maupun distribusi buku tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada arahan, kerja sama, ataupun instruksi dari Dinas Pendidikan terkait proyek buku puisi itu.

“Kami tidak pernah memberikan narasi, kata pengantar, atau bentuk kontribusi apapun untuk buku tersebut. Bahkan foto dan nama kami dicantumkan tanpa izin,” kata Achi dalam keterangannya pada Selasa (12/8/2025).

Achi menduga buku tersebut digunakan sebagai kedok untuk kegiatan komersial yang mengarah pada modus penipuan atau pungutan tidak sah di sekolah. Karena itu, ia mengimbau seluruh kepala sekolah serta masyarakat untuk tidak membeli atau meladeni tawaran penjualan buku yang mengatasnamakan dinas.

“Kami minta penerbit menghentikan penjualan dan menarik buku itu dari peredaran. Kalau ada yang menawarkan, jangan diladeni,” ujarnya.

Penegasan ini disampaikan Achi dalam kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diikuti para kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Achi juga menekankan pentingnya penggunaan Dana BOS sesuai ketentuan, termasuk alokasi untuk buku, sarana prasarana, dan kegiatan lainnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan membuka ruang dialog dengan para kepala sekolah guna menampung masukan terkait infrastruktur, sarana, serta kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

“Kami akan memasukkan seluruh masukan itu ke dalam perencanaan perbaikan pendidikan ke depan. Pendidikan yang berkualitas harus ditopang oleh fasilitas yang memadai dan SDM yang kompeten,” pungkasnya.