RETAS.News, Malino — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, membuka Retret Lurah 2025 di Hotel Celebes, Malino, Kabupaten Gowa, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini diikuti 153 lurah se-Kota Makassar yang baru dilantik.

Retret berlangsung tiga hari, 10–12 Oktober 2025, dan difokuskan pada penguatan kapasitas kepemimpinan, refleksi diri, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan kegiatan ini menjadi sarana pembekalan dan orientasi bagi para lurah agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif.

“Peserta mengikuti pelatihan service excellent, pengembangan kepemimpinan, olahraga, dan refleksi diri. Setelah kegiatan ini, seluruh lurah juga mengikuti ujian kompetensi sebagai bagian dari manajemen talenta,” ujar Kamelia.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan retret menjadi momentum menarik kembali niat dan semangat pengabdian sebagai pelayan masyarakat. “Kita perlu refleksi diri agar tetap menjadi pemimpin yang amanah dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menekankan, pemimpin bukanlah sosok yang memerintah, melainkan yang mengayomi dan menjaga harmoni tim kerja.

“Saya titip tiga hal, loyalitas, integritas, dan totalitas. Tidak ada lagi sekat atau kubu. Kita semua satu, bekerja untuk rakyat Makassar,” tegasnya.

Kegiatan difasilitasi oleh Yayasan Jalin Sinergi Indonesia, serta dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar, di antaranya Kepala Dinas Pertanahan Sri Sulsilawati, Kepala Dinas DPPPA Ita Isdiana Anwar, Kepala Disnaker Nielma Palamba, Kepala BKPSDM Kamelia Thamrin Tantu, dan praktisi kepemimpinan Rijal Jamal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sulawesi Mandiri, Ferdinan Chandra, menyerahkan bantuan CSR berupa tong sampah untuk seluruh kelurahan di Kota Makassar.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan reflektif, mencerminkan komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pelayanan publik.(*)