RETAS.News, Makassar — Langkah Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam memperhatikan pembangunan wilayah kepulauan mendapat apresiasi luas.

Kebijakan tambahan tunjangan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di pulau-pulau dinilai sebagai langkah nyata dan berpihak pada masyarakat. Dukungan datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

Seperti yang disampaikan seorang Tokoh pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Adi Suryadi Culla, ia menilai kebijakan itu visioner dan tepat sasaran. Perhatian terhadap guru dan tenaga medis yang menyeberangi laut demi melayani warga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Sebagai akademisi, saya melihat kebijakan Pak Wali Kota Makassar sangat bagus dan patut diapresiasi. Program tambahan tunjangan ini bukan hanya penghargaan, tapi juga motivasi besar bagi mereka yang setiap hari menantang ombak demi melayani masyarakat,” ujar Adi Suryadi, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, kebijakan itu menjawab masalah klasik distribusi guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Wilayah kepulauan sering terkendala fasilitas, transportasi, dan biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan daratan utama.

Adi Suryadi juga menyoroti program lain di kawasan kepulauan. Seragam sekolah gratis, pemberian tumbler dan tas untuk siswa, perbaikan dermaga, transportasi laut antar pulau, serta peningkatan konektivitas internet disebutnya saling melengkapi.

“Program seperti seragam gratis dan pembangunan asrama bagi siswa dari pulau yang bersekolah di daratan adalah bentuk keberpihakan konkret. Pemerintah tidak berhenti di tataran kebijakan, tapi menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tuturnya.

Ketua Forum Dosen itu menilai konsistensi pelaksanaan kebijakan menjadi kunci pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan.

“Kehadiran guru dan tenaga medis di daerah 3T bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kesejahteraan dan rasa dihargai. Jika pemerintah kota menjaga perhatian dan insentif secara optimal, semangat mereka untuk mengabdi akan terjaga,” kata akademisi Universitas Hasanuddin tersebut.

Adi Suryadi menegaskan pemerataan tenaga medis di wilayah terpencil masih menjadi tantangan besar. Karena itu, kebijakan Pemkot Makassar memberikan insentif tambahan merupakan langkah maju memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di kepulauan.

“Insentif yang adil dan berkelanjutan membuat guru serta tenaga medis tidak hanya hadir, tetapi juga betah dan bersemangat mengabdi,” tambahnya.

Terakhir disampaikan, program itu menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar membangun pemerataan, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga hingga ke wilayah kepulauan. Kebijakan tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.