RETAS.News, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) terus memperkuat langkah menuju target Sulbar Zero Blankspot.

Upaya itu dilakukan dengan menjalin sinergi bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Digital (Komdigi), khususnya dalam menangani daerah yang masih mengalami blankspot dan lemah sinyal.

Sinergi ini dibahas dalam rapat terbatas antara Diskominfo Sulbar, BAKTI Makassar, dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang berlangsung di ruang kerja Kepala Diskominfo Sulbar, Jumat (19/9/2025).

Plt. Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya dengan BAKTI.

Ia menegaskan bahwa dukungan BAKTI sangat penting dalam mempercepat pemerataan akses digital di Sulbar, sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“Dengan dukungan BAKTI dan pemerintah pusat, kami optimistis target Sulbar Zero Blankspot bisa diwujudkan secara bertahap. Program ini bukan sekadar membangun jaringan, tapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi,” kata Ridwan.

Saat ini, Pemprov Sulbar sedang memfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 titik blankspot dan lemah sinyal di enam kabupaten, masing-masing 15 titik prioritas.

Titik tersebut terutama berada di layanan publik, seperti kantor desa/kelurahan, sekolah, dan puskesmas.

Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Makassar, M. Lutfi Akib, menuturkan visi BAKTI adalah mempercepat pengurangan kesenjangan digital.

Skema yang dijalankan mencakup pembangunan satelit SATRIA hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

Ia juga menawarkan terobosan kerja sama antara BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan penyedia layanan internet (ISP) untuk menghadirkan layanan yang lebih berkelanjutan.

“BUMDes, ISP, dan BAKTI bisa menjadi tiga pilar dalam menghadirkan internet ke desa. Harapannya, bukan hanya akses digital yang merata, tetapi juga terbentuk perputaran ekonomi di tingkat lokal,” jelas Lutfi.

Namun, ia menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga keberlanjutan usaha BUMDes saat terjadi pergantian pengurus desa.

Karena itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha.

Ketua BPW Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua, Abdul Malik, menambahkan, model kolaborasi ISP dan BUMDes sudah terbukti efektif.

“Di Sulawesi Utara, ada 18 titik blankspot yang bisa teratasi hanya dalam dua bulan berkat kerja sama ISP lokal dengan BUMDes. Kami berharap pola ini bisa direplikasi di Sulbar,” tuturnya.(*)