RETAS.News, Makassar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal program gubernur terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (TPPD).

Kepala Dinas PMD Sulbar, Yakub F. Solon, sampaikan program ini mulai direalisasikan pada 2025 sebagai wujud kepedulian pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

“Ada 426 desa yang menerima tahun ini karena anggaran terbatas. Dana ini sudah bisa dicairkan dengan kelengkapan administrasi dari desa penerima. Kami harap desa segera merespons agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Yakub, Jumat (12/9/2025).

Sebelumnya, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah mensosialisasikan juknis BKK TPPD kepada perangkat desa. Ia menegaskan, realisasi program ini merupakan janji kampanye yang dipercepat pelaksanaannya.

“Janji kampanye saya itu di 2026, kalau menang, saya beri tambahan penghasilan kepala desa Rp1 juta dan perangkat desa Rp500 ribu. Tapi saya kasih bonus 5 bulan di tahun 2025 ini,” ungkap Suhardi, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, meski ruang fiskal terbatas karena baru menjabat, penyesuaian anggaran memungkinkan program ini segera berjalan.

“Tidak ada lagi desa yang tidak kita berikan. Hanya saat ini sekitar 400 lebih desa yang menerima. Nanti di 2026 baru 100 lebih desa lainnya, sesuai janji kampanye saya di Pilgub kemarin,” tegas Suhardi.(*)