RETAS.News, Mamuju – Dalam rangka Perubahan Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat hadiri rapat pengalokasian belanja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.

Berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Jl. Kurungan Bassi, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (25/8/2025).

Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Analis Kebijakan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abdul Kuddus.

Kegiatan ini juga diikuti perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar serta jajaran BPJS Kesehatan KC Mamuju.

Abdul Kuddus menegaskan, BPKPD Sulbar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan anggaran.

“Setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan harus tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna. Harapannya, masyarakat Sulbar merasakan langsung manfaat melalui jaminan kesehatan yang terjangkau dan merata,” kata Abdul Kuddus.

Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menekankan pentingnya sinergi dalam pengelolaan anggaran kesehatan.

Menurutnya, pengalokasian PBI JKN dan PBPU Pemda harus dirancang cermat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar mendukung program prioritas nasional sekaligus mengawal Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur, Suhardi Duka dan Salim S Mengga.

Utamanya misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi bersama BPJS Kesehatan, pemda berharap perencanaan anggaran sektor kesehatan semakin kuat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara menyeluruh.(*)