RETAS.News, Mateng– Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelembagaan, dalam rapat paripurna DPRD Mamuju Tengah yang digelar di ruang sidang DPRD Mamuju Tengah, Jumat (3/4/2026).

Pemerintah daerah menegaskan komitmen perbaikan pada sejumlah sektor strategis. Fokus diarahkan pada pelayanan perizinan, mitigasi bencana, serta peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran.

Upaya pembenahan tata kelola terus didorong melalui percepatan digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan birokrasi.

Pada sektor perizinan bangunan, pemerintah mengakselerasi penerapan sistem online terintegrasi. Langkah ini disertai pemangkasan rantai birokrasi serta penguatan kapasitas aparatur.

Di sektor kebencanaan, mitigasi menjadi prioritas, terutama di wilayah rawan seperti Kecamatan Topoyo. Upaya dilakukan melalui penyusunan peta risiko, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan edukasi masyarakat.

Pada sektor pertanian, pemerintah mengakui terdapat program yang tidak terealisasi karena tidak terjadi bencana. Anggaran akan dialihkan untuk mendukung kebutuhan petani, seperti benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

Sektor perikanan juga menjadi perhatian. Pemerintah merencanakan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) guna meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.

Menjawab sorotan terkait efektivitas anggaran, pemerintah menekankan penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil.

Selain itu, transparansi, integritas aparatur, serta pengawasan internal menjadi fokus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pemerintah juga merancang penataan kelembagaan daerah melalui perampingan organisasi perangkat daerah, termasuk penggabungan sejumlah dinas untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi tumpang tindih kewenangan.

“Diharapkan menciptakan struktur lebih efektif dan proporsional tanpa menambah organisasi baru,” kata Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras.

Proses penataan akan dilakukan bertahap tanpa merugikan pejabat yang ada.

“Kami berkomitmen terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap kebijakan serta anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (*)