RETAS.News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026). Pertemuan itu membahas posisi Indonesia dalam berbagai perundingan ekonomi internasional, terutama dengan Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden menegaskan bahwa setiap langkah negosiasi harus mengedepankan kepentingan nasional.

“Presiden memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapa pun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat, adalah yang terbaik dan paling menguntungkan bagi Indonesia,” ujar Teddy, dikutip dari akun Instagram resmi @sekretaris.kabinet.

Tak hanya soal posisi tawar, Prabowo juga menekankan agar setiap kesepakatan ekonomi mampu mendorong produktivitas industri dalam negeri. Selain itu, ia ingin rantai pasok nasional semakin kuat dan terintegrasi dalam global supply chain.

Kepala Negara juga memberi perhatian serius pada kecepatan implementasi kebijakan. Menurutnya, setiap keputusan harus memberikan dampak konkret dan segera dirasakan masyarakat.

“Presiden menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan nyata untuk Indonesia,” tambah Teddy.

Dalam foto yang dibagikan, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetio Hadi, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026, saat menghadiri agenda di Negeri Paman Sam.

“Di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART,” kata Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta.

Meski begitu, pemerintah masih menunggu draf final sebelum memastikan detail angka kesepakatan. Sebelumnya, pada 22 Juli 2025, Indonesia dan AS telah menyepakati kerangka kerja ART yang membuka peluang pemangkasan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.