Rotasi Perdana 2026, Munafri Tegaskan Penataan ASN Berbasis Meritokrasi

RETAS.News, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan penyegaran birokrasi pada 2026 sebagai upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rotasi jabatan mencakup camat, kepala bagian, kepala bidang, hingga kepala seksi, dengan penempatan berbasis meritokrasi aparatur sipil negara (ASN).

Meritokrasi menjadi landasan utama kebijakan kepegawaian, yakni penempatan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta integritas dan moralitas, yang dijalankan secara objektif dan profesional sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, penyegaran birokrasi tidak dilandasi kepentingan politik, diskriminasi, maupun sentimen personal.

“Seluruh ASN diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi, tanpa melihat latar belakang atau pilihan politik di masa lalu,” tegas Munafri.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (6/2/2026), dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Munafri menegaskan, dalam rotasi tersebut tidak ada ASN yang dinonjobkan. Pergeseran jabatan murni penyesuaian dan penempatan kembali pejabat pada posisi yang dinilai paling sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensi masing-masing.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para camat yang mengalami pergeseran jabatan. Menurutnya, mereka merupakan figur-figur terbaik dengan kinerja teruji di wilayah masing-masing.

“Para camat yang hari ini bergeser adalah camat-camat terbaik. Ini bukan soal naik atau turun jabatan, tapi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujar Munafri.

Dalam penataan birokrasi ini, Munafri Arifuddin bersama Aliyah Mustika Ilham melantik 106 pejabat administrator dan pengawas hasil mutasi jabatan perdana 2026.

Dari jumlah tersebut, 13 camat dirotasi dan dipromosikan, sementara camat baru diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan wilayah yang responsif, tegas, dan humanis.

Munafri menekankan pentingnya kerja sama lintas perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas Pemerintah Kota Makassar, termasuk program unggulan MULIA.

“Program prioritas tidak bisa berjalan sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama, satu gerak, satu irama,” tegasnya.

Ia juga menegaskan masa uji kinerja camat berlangsung selama enam bulan dan akan menjadi dasar evaluasi jabatan.

“Kalau enam bulan rapornya bagus, silakan lanjut. Kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang antre,” katanya.

Selain camat, Munafri menyoroti peran strategis jabatan administrasi, khususnya di bidang perencanaan, keuangan, dan urusan umum, sebagai penopang ritme kerja organisasi.

“Jangan sampai administrasi menjadi beban di akhir periode kerja,” ujarnya.

Munafri juga mengingatkan pentingnya integritas, kekompakan, dan pemahaman hak serta kewajiban ASN. Menurutnya, pengawasan pemerintahan kini semakin ketat sehingga seluruh aparatur diminta tidak bermain-main dengan sistem.

“Jangan sekali-kali mengambil yang bukan haknya dan jangan sekali-kali tidak mengerjakan kewajibannya,” tegas Munafri.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menilai pelantikan ini sebagai bagian dari penguatan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.

“Ini amanah besar. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik bekerja dengan integritas, loyalitas, dan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Makassar,” ujar Aliyah.