RETAS.News, Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengawali hari kerja pertama tahun 2026 dengan menggelar Apel Virtual yang diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (5/1/2026).

Apel dipusatkan di Ballroom Andi Depu Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Anshar Malle hadir langsung bersama jajaran Biro Umum.

Dalam arahannya, Anshar Malle menegaskan kedisiplinan ASN tidak boleh dipahami sebagai beban administratif, melainkan kewajiban utama dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat.

“Kedisiplinan bukan sekadar aturan formal, tetapi kewajiban utama ASN dalam menjalankan pelayanan,” tegas Anshar Malle.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang hadir secara virtual menyampaikan arahan keras terkait tantangan pembangunan di tahun 2026. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk memahami keterbatasan fiskal daerah.

“Tahun 2026 bukan tahun mudah. Ruang fiskal kita terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar Suhardi Duka.

Ia menekankan setiap program dan kegiatan pemerintah harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan semata pada serapan anggaran dan laporan administratif.

Suhardi Duka menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan transformasi cara kerja serta meninggalkan pola lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi fiskal saat ini.

“Kita harus meninggalkan kerja pola lama. Bukan sekadar laporan administratif, tetapi bekerja dengan cerdas dan berorientasi hasil di tahun 2026,” tegasnya.

Melalui apel virtual tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmen memperkuat sinergi antar-instansi agar program pembangunan tetap tepat sasaran meski di tengah keterbatasan anggaran.

Apel perdana tahun 2026 ini juga diikuti Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.(*)