RETAS.News, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan capaian strategis Pemerintah Kota Makassar sepanjang 2025 pada Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar bertema “DPRD Kota Makassar Membaca Isu, Merespon Aspirasi”, di Hotel Aston Makassar, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem.

Munafri menyampaikan, hasil survei independen menunjukkan tren kinerja Pemerintah Kota Makassar terus menguat. Sejumlah indikator pembangunan utama mencatat peningkatan signifikan.

“Dari refleksi dan survei terakhir, alhamdulillah capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar berada di angka 87,2 persen,” ujar Munafri.

“Ini menjadi gambaran bahwa apa yang kita lakukan berada di jalur yang benar,” sambung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar itu.

Meski demikian, Munafri menegaskan pelayanan publik masih memerlukan penguatan. Empat tahun ke depan akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan agar respons pemerintah semakin cepat dan tepat sasaran.

“Good governance telah kita lewati. Ke depan kita masuk pada fase impactful governance, pemerintahan yang benar-benar menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Munafri, transformasi menuju pemerintahan berdampak hanya dapat terwujud melalui kolaborasi solid antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD. Relasi tersebut dinilai terus berkembang dan masih memiliki ruang penyempurnaan.

“Tidak ada yang lebih baik selain berjalan bergandengan tangan untuk Kota Makassar. Dalam kurang lebih sepuluh bulan ini, sudah banyak hal yang kita lakukan bersama,” tuturnya.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat. Persoalan tersebut, kata Munafri, membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan partisipasi publik.

“Persoalan sosial harus didudukkan pada tempatnya dan diselesaikan bersama. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting pembangunan,” ungkapnya.

Munafri turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas sinergi yang terbangun. Ia menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolektif.

“Masih banyak persoalan yang harus kita tuntaskan bersama. Jangan berhenti menjadi bagian dari proses pembangunan Kota Makassar,” imbuhnya.

Dari sisi makroekonomi, Munafri mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada akhir 2025 mencapai 5,39 persen, melampaui capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,6 hingga 2,7 persen.

“Ini menunjukkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Pada sektor kepemudaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar juga meningkat signifikan. Dari target awal 59 poin, hasil survei terbaru menunjukkan IPP mencapai 65 persen, melampaui capaian nasional dan provinsi.

Munafri menilai capaian tersebut didukung kehadiran ruang pemberdayaan generasi muda, salah satunya Makassar Creative Hub.

“Dengan dukungan DPRD, insya Allah tahun 2026 Makassar Creative Hub akan hadir menjadi empat unit di Kota Makassar,” sebut Appi.

Meski mencatat berbagai capaian, Munafri menegaskan pemerintah tidak ingin terjebak pada perbandingan dengan kota-kota besar dunia. Fokus utama tetap pada penguatan fondasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Biarkan pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika dampaknya nyata, apresiasi akan datang dengan sendirinya,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam membaca isu strategis serta merespons aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Aliyah, forum refleksi akhir tahun menjadi ruang strategis untuk evaluasi kinerja sekaligus penyelarasan kebijakan agar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.

“Diskusi publik dan refleksi akhir tahun ini sangat penting untuk mengevaluasi kinerja bersama dan memastikan kebijakan lahir dari aspirasi masyarakat,” ujar Aliyah.

Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah bertumpu pada kolaborasi harmonis antara DPRD sebagai representasi rakyat dan Pemerintah Kota sebagai pelaksana kebijakan.

“Sinergi yang kuat adalah kunci menghadirkan pembangunan yang responsif, transparan, dan berkeadilan,” tuturnya.

Aliyah juga menyoroti kompleksitas tantangan pembangunan ke depan, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut komunikasi intensif, keterbukaan, serta kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif.

Ia mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat dan akademisi, untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Makassar.

“Dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan Kota Makassar dapat menjawab tantangan masa depan,” pungkas Aliyah.(*)