RETAS.News, Makassar — Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 menjadi ruang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap arah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Forum bertajuk Menakar Capaian Kinerja Kolektif dan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Hotel Novotel, Rabu (17/12/2025), menegaskan penilaian akademisi bahwa pasangan MULIA menunjukkan komitmen membangun kota tidak semata fisik, tetapi menyentuh dimensi sosial dan kemanusiaan.

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, M.A., menyampaikan pembangunan kota ideal bertumpu pada kemampuan pemerintah memahami warganya.

Ia mengulas konsep kota sebagai civitas komunitas manusia dan urbs sebagai bentuk fisik serta infrastruktur. Kota berkelanjutan, menurutnya, lahir dari keseimbangan tata ruang, tata kelola, dan dinamika kehidupan masyarakat.

“Sejarah menunjukkan kota bisa lahir, tumbuh, bahkan mati. Ada kota yang hilang karena bencana alam, ada pula yang runtuh akibat dekadensi moral. Kuncinya ada pada kepemimpinan dan tata kelola sumber daya manusia serta alamnya,” ujar Adi.

Ia menekankan pembangunan kota perlu dibaca melalui tiga dimensi. Dimensi praktis-spasial, dimensi representasi ruang, serta dimensi ruang representasional yang menempatkan kota sebagai ruang hidup yang merefleksikan suara dan pengalaman masyarakat.

Dalam konteks Makassar, Adi menilai kepemimpinan Munafri–Aliyah memberi perhatian kuat pada dimensi ketiga. Ia menyoroti intensitas kepala daerah turun langsung ke lapangan, menyerap keluhan warga, serta memastikan kebijakan tidak merugikan masyarakat kecil.

“Itu bukan sekadar kebijakan administratif, tapi sentuhan langsung yang dirasakan masyarakat. Di situ tata kelola tidak berhenti pada rencana, tetapi hadir dalam empati,” ujarnya.

Ia turut mengapresiasi kebijakan pemilihan RT/RW secara langsung oleh warga. Langkah tersebut dinilai progresif dalam memperkuat partisipasi publik dari tingkat paling dasar.

“Pemilihan RT/RW itu luar biasa. Ini menyentuh langsung faktor subjektif masyarakat, yaitu rasa memiliki, rasa bertanggung jawab. Ketika dipilih langsung, kontrol sosial menjadi lebih kuat dan partisipasi tumbuh secara alami,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya membangun sistem pemerintahan, tetapi memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Selain tata kelola, Adi juga menyoroti capaian Pemkot Makassar di sektor pendidikan, infrastruktur, penanganan sampah, serta pengendalian banjir. Program pendidikan gratis tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dinilai sebagai pemenuhan hak dasar warga, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan dunia industri.

“Pendidikan adalah hak asasi manusia. Apa yang dilakukan Pemkot Makassar sudah berada di jalur yang sangat tepat, dan ini kembali menunjukkan pendekatan pembangunan yang menyentuh dimensi kemanusiaan,” ungkapnya.

Menutup pemaparannya, Adi menyatakan optimisme terhadap arah kepemimpinan Munafri–Aliyah. Ia menilai kepemimpinan saat ini menunjukkan kematangan, keberanian mengambil risiko kebijakan, serta konsistensi membangun Makassar sebagai kota yang maju secara fisik dan beradab secara sosial.

“Yang kita lihat hari ini adalah bukti bahwa kepemimpinan dengan keberpihakan pada suara masyarakat akan melahirkan kota yang lebih hidup. Kita patut optimistis menatap masa depan Makassar,” pungkasnya.(*)