RETAS.News, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menutup tahun 2025 dengan menggelar Refleksi Akhir Tahun sebagai ruang evaluasi terbuka atas kinerja pemerintahan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA) selama kurang lebih 11 bulan berjalan.

Forum refleksi ini tidak sekadar mencatat capaian, tetapi menakar tantangan, menyerap masukan publik, serta merumuskan arah pembenahan kebijakan dan pelayanan ke depan. Kegiatan berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12/2025).

Refleksi akhir tahun diposisikan sebagai instrumen akuntabilitas dan keterbukaan, sekaligus penguat komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, merata, dan berkelanjutan.

Sejumlah narasumber dengan latar akademik dan pengalaman strategis dihadirkan, di antaranya Dr. Muh. Idris, Dr. Adi Surya Culla, serta Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras MD.

Diskusi dimoderatori tenaga ahli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Andi Widya Syadzwina. Kehadiran mereka memperkuat objektivitas pembacaan kinerja pemerintahan.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta direksi Perusahaan Daerah.

Selama hampir satu tahun kepemimpinan, Pemerintahan MULIA melakukan penataan birokrasi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta mendorong program berbasis kebutuhan warga.

Sejumlah kebijakan mulai direalisasikan, di antaranya pembagian seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026, penyediaan sambungan air bersih gratis secara bertahap, serta optimalisasi layanan pengaduan publik melalui aplikasi Lapor Warga Plus Super Apps (LONTAR+), yang telah menuntaskan lebih dari 2.500 laporan masyarakat.

Makassar Creative Hub hadir sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi kreativitas generasi muda. Pembangunan wilayah kepulauan terus didorong sebagai bagian pemerataan akses layanan dasar. Program Urban Farming diperkuat untuk menopang kemandirian pangan kota.

Perlindungan pekerja rentan direalisasikan melalui program Makassar Berjaga yang telah menjangkau lebih dari 81.000 penerima manfaat. Kebijakan iuran sampah gratis diterapkan bagi warga berpenghasilan rendah dan diperluas secara bertahap.

Di sektor infrastruktur, pembangunan stadion telah masuk penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara langsung dilaksanakan sebagai penguatan demokrasi di tingkat akar rumput.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam forum refleksi bukan untuk mencari pembenaran, melainkan sebagai alat ukur kinerja pemerintahan.

“Ukuran ini akan memberikan kita gambaran seperti apa model dan business model yang akan kita lakukan ke depan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa refleksi menjadi pijakan pembenahan tata kelola pemerintahan agar lebih bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Munafri juga menyoroti masih minimnya inovasi di sejumlah SKPD dan meminta refleksi akhir tahun dijadikan momentum koreksi bersama.

“Ini kesempatan kita untuk melihat apa yang kurang. Ini proses yang harus kita laksanakan secara bersama-sama,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menilai refleksi akhir tahun sebagai fondasi evaluasi kolektif untuk perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, capaian perlu dibaca bersamaan dengan kekurangan agar arah kebijakan tetap berpihak pada masyarakat.

“Dengan kerja kolektif, data yang akurat, dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Aliyah.

Pada kesempatan tersebut, rekomendasi hasil riset strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) turut disampaikan kepada sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bagian Ekonomi Pembangunan, sebagai pijakan penyempurnaan arah pembangunan Kota Makassar.(*)