RETAS.News, Makasssar — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (23/10/2025), dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tim evaluator yang dipimpin Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra disambut langsung oleh Sekda bersama pimpinan OPD seperti Inspektorat, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim evaluator. Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Evaluasi AKIP adalah momen strategis untuk menilai sejauh mana sistem kinerja telah diterapkan di seluruh perangkat daerah, serta memastikan setiap indikator berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Makassar menindaklanjuti 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya, mencakup review perencanaan kinerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta optimalisasi laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target tahun berikutnya.

Ia menambahkan, pemerintah kota kini mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar evaluasi dapat dilakukan secara real time.

“Kita harus memastikan data valid, indikator terukur, dan perhitungan kinerja konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” jelasnya.

Lebih jauh, Zulkifly memaparkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas, dengan fokus pada empat pilar utama: peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan yang berketahanan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan adaptif,” tandasnya.

Evaluasi AKIP 2025 diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk penyusunan target kinerja Pemkot Makassar periode 2025–2029, sekaligus menjadi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang berintegritas. (*)