RETAS.News, Makassar — Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifly, memimpin Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar untuk optimalisasi Program JKN, Jumat (24/10), di Balai Kota Makassar. Hadir Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Makassar, Muhammad Aras, dan sejumlah OPD Pemkot.

Sekda menekankan koordinasi antar OPD untuk memperkuat pendataan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN demi mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Data terbaru menunjukkan cakupan JKN Makassar 99,87 persen, meski keaktifan peserta masih menjadi fokus.

Agenda prioritas mencakup Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda 1 Keluarga, perpanjangan PKS PBPU Pemda 2026, ketersediaan anggaran, dan pemenuhan kuota PBI-JK yang masih underkuota 12.519 jiwa.

“Jadi harapan dan dukungan pemerintah daerah yakni pertama, Pengusulan data Cadangan PBI JK pada aplikasi SIKS-NG. Lalu, Penggantian data PBPU Pemda yang dialihkan ke PBI JK untuk menjaga keaktifan peserta,” jelas Andi Zulkifly.

“Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga Tingkat keaktifan Peserta lebih 80 persen untuk mencapai UHC Non Cut Off (UHC Prioritas) dan ketersediaan anggaran PBPU Pemda Tahun 2026 berdasarkan pertumbuhan Penduduk dan tren penambahan/pengurangan peserta,” tambahnya.

Sekda menekankan pendataan akurat dan up-to-date, serta segera disepakatinya PKS agar alur pembiayaan, pendataan, dan layanan berjalan sinergis. Kebersihan anggaran 2026 harus dijaga, terutama dengan potensi pemotongan Rp 500 miliar.

“Kami menegaskan bahwa data tunggal dari Dinas Sosial menjadi pintu utama tidak ada lagi data lain yang harus digunakan. Semua harus berbasis verifikasi dan pemadanan data (by-name by-address) agar valid dan akuntabel,” kata Sekda.

BPJS Makassar, Muhammad Aras, menyatakan capaian Makassar sebagai UHC Prioritas.

“Alhamdulillah, hingga saat ini cakupan kepesertaan JKN di Kota Makassar sudah mencapai 99,87 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,94 persen atau sekitar 1.216.879 jiwa. Karena itu, Makassar ditetapkan sebagai daerah berstatus UHC Prioritas,” ujar Aras.

“Sebelum masuk kategori prioritas, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah baru bisa aktif pada bulan berikutnya. Namun dengan status UHC Prioritas, kini peserta langsung aktif sejak didaftarkan,” jelasnya.

Persiapan PKS 2026 telah dimulai untuk memastikan layanan berjalan lancar. Aras juga menekankan pemenuhan kuota PBI-JK sekitar 12 ribu jiwa, dengan harapan pemerintah pusat dapat mendukung sebagian beban anggaran.

“Kolaborasi erat antara BPJS dan Pemkot menjadi kunci keberlanjutan UHC. Kita patut bersyukur atas capaian ini, tapi yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutan. Harapannya, semua warga Kota Makassar dapat terus merasakan manfaat jaminan kesehatan secara adil dan merata,” tutup Aras.