Rakerwil KSBSI: 263.903 Pekerja Makassar Sudah Terlindungi, JHT Tambahan Mulai 2026

Sumber Foto : Humas Pemkot - Anggota KSBSI Sulsel memberikan sambutan saat pembukaan Rakerwil KSBSI 2025 di Gedung PGIW, Jl. Abdurrahman Basalamah, Sabtu (18/10/2025).

RETAS.News, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, serikat buruh, dan dunia usaha dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Munafri menyebut, sektor ketenagakerjaan tidak cukup hanya diatur melalui strategi dan dokumen program, tetapi harus diwujudkan lewat kolaborasi nyata di lapangan.

“Jika membicarakan pekerjaan ke depan, tentu kita menyusun strategi. Tapi strategi itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dijalankan. Proses menjalankannya ini harus kolaborasi apa yang dirumuskan hari ini,” ujar Munarfi saat membuka Rakerwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulsel 2025 di Gedung PGIW, Jl. Abdurrahman Basalamah, Kecamatan Panakukang. Sabtu (18/10/2025).

Pemkot Makassar, kata Munafri, selama ini membuka ruang dialog luas dengan serikat pekerja dan pelaku industri.

Berbagai program fasilitasi telah dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja, termasuk pendampingan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dan pelatihan peningkatan kompetensi.

Ia menjelaskan, capaian pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar menunjukkan hasil signifikan.

Disebutkan, saat ini terdapat 263.903 pekerja (52%) yang telah terlindungi dan 6.190 perusahaan yang aktif mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, pemerintah juga menanggung premi bagi puluhan ribu pekerja rentan melalui APBD Kota Makassar, mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Tahun depan kami tambahkan satu program lagi, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). Ini penting sebagai tabungan masa depan bagi para pekerja kita, termasuk pekerja buruh,” jelas Munarfi.

Program jaminan itu menjadi instrumen penting menjaga stabilitas ekonomi dan ketenangan kerja di sektor industri.

Munafri menilai hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh harus dijaga dalam semangat saling menguatkan. Tanpa peran buruh, roda pembangunan daerah tidak akan berjalan.

“Bayangkan sebuah daerah tanpa buruh, apa yang mau dibangun? Karena itu, bukan soal siapa yang paling benar, tetapi bagaimana hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh saling menguatkan demi ekonomi daerah,” tegasnya.

Terakhir, Munarfi juga apresiasi KSBSI Sulsel, tetap konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja secara konstruktif.

Ia berharap Rakerwil kali ini mampu melahirkan program kerja yang realistis dan berkelanjutan.(*)

Comment