RETAS.News, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin tekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan berkelanjutan sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Hal itu disampaikan saat hadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulsel Tahun 2025 di Kantor Gubernur, dipimpin langsung Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bersama Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Kamis (16/10/2025).

“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Munafri Arifuddin.

Lebih lanjut disampaikan, arahan yang diberikan pimpinan KPK dan deputi terkait sangat rinci, memberikan panduan jelas tentang prosedur dan rambu-rambu pengelolaan pemerintahan.

Munarfi juga usul agar kegiatan serupa dijadwalkan secara rutin, sehingga seluruh aparatur tetap teringat akan pentingnya integritas dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan anggaran.

“Kita semua harus menjaga integritas, supaya sistem pemerintahan bisa berjalan lancar dan tetap berada di jalur yang benar,” tegasnya.

Sementara itu, Johanis Tanak menyoroti masih adanya budaya korupsi di internal pemerintah daerah, sehingga pencegahan sejak dini menjadi krusial.

Ia menekankan, KPK menjalankan tugas secara menyeluruh mulai dari pencegahan, penyelidikan, hingga eksekusi tindak pidana korupsi sesuai mandat Undang-Undang Nomor 31 dan 30 Tahun 2002.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan lebih dini seperti ini penting kami lakukan,” jelasnya.

Johanis menambahkan, rakor ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah, serta menanamkan nilai integritas ke semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan antikorupsi sejak usia dini, pejabat negara, dan keluarganya.(*)