RETAS.News, Jakarta – Pemerintah Kota Makassar genjot pertanian perkotaan (urban farming) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan lokal.

Strategi ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan meski menghadapi keterbatasan lahan di perkotaan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan program tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

“Kami mengusulkan dukungan Kementerian terhadap pertanian lahan sempit di perkotaan, termasuk pembangunan green house sebagai model percontohan,” ujar Munafri.

Ia menjelaskan, pembangunan green house menjadi langkah awal penerapan sistem pertanian modern di kawasan perkotaan.

Selain itu, Pemkot juga mengusulkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk memperkuat produksi pangan di sekitar 5.000 lorong produktif.

“Konsepnya sederhana, warga kota menanam di lahan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Munafri juga menyoroti sekitar 30 persen lahan sawah aktif di Makassar yang masih mengandalkan irigasi tadah hujan. Ia berharap dukungan peralatan seperti traktor dan mesin pengolah lahan agar area tersebut tetap produktif dan tidak beralih fungsi.

Disampaikan, Kementerian Pertanian merespons positif usulan Pemkot Makassar dan siap menindaklanjuti melalui direktorat teknis terkait.

“Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Kami segera menyiapkan usulan teknis dan rincian kebutuhan agar program bisa masuk ke tahap implementasi,” tambah Munafri.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Aulia Arsyad, menyebut Pemkot juga mengusulkan bantuan alat pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4).

Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan lahan perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang digencarkan Pemkot Makassar.

“Bantuan ini akan difokuskan bagi masyarakat lorong dan kelompok tani kota agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri. Kami berharap dukungan dari Kementan segera terealisasi,” tutup Aulia.(*)