RETAS.News, Jakarta – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, keluhkan penurunan signifikan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026.

Diketahui, TKD merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.

Menurut Sherly, total TKD dari pusat pada 2025 mencapai Rp10 triliun, namun pada 2026 tersisa Rp6,7 triliun atau berkurang Rp3,5 triliun.

Pemotongan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH), porsinya mencapai 60 persen. DBH bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan ke daerah sesuai persentase tertentu untuk mendukung desentralisasi.

“Tahun 2026 sisa Rp6,7 triliun, jadi kita kepotong Rp3,5 triliun. Dari potongan itu, terbesar ada di DBH, kira-kira 60 persen,” kata Sherly usai audiensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Tribunnews, Selasa (7/10/2025).

Sherly menyebut Menkeu Purbaya berkomitmen mencari solusi agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil meski TKD dipangkas.

Namun begitu, dalam pertemuan APPSI, seluruh gubernur yang hadir menyuarakan keberatan atas pemangkasan TKD. Mereka sepakat TKD tidak dipangkas tahun 2026.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan keberatan atas rencana pemangkasan TKD 2026. Ia menekankan, pemotongan akan membatasi dana untuk belanja rutin, pembangunan jalan, infrastruktur, dan jembatan, sehingga mengganggu perencanaan daerah.

“Kita sudah menyuarakan pendapat kepada Menteri Keuangan, karena dana transfer yang ada hanya cukup untuk belanja rutin, jalan, infrastruktur, dan jembatan. Kami minta agar tidak ada pemotongan, karena janji pembangunan besar akan terganggu, sementara pemotongan direncanakan 20-30 persen untuk provinsi,” pungkas Sherly.(*)