RETAS.News, Mamuju – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Samad, menerima langsung massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Kamis (2/10/2025).

Dalam demonstrasi itu, HMI Badko Sulbar menyampaikan sejumlah tuntutan strategis yang dianggap krusial bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Ada tujuh poin utama yang disuarakan, meliputi konflik agraria dan dugaan sindikat mafia tanah, persoalan distribusi BBM, tambang dan residu pembangunan, lemahnya perlindungan terhadap pekerja, rendahnya daya saing ekonomi daerah, persoalan regulasi serta produk hukum, hingga penguatan peran civil society dalam proses pembangunan.

Menanggapi hal itu, Syamsul Samad menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa. Menurutnya, kehadiran HMI Badko Sulbar menjadi bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Sulbar.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena peserta aksi hanya diterima olehnya. Sebab, mayoritas anggota DPRD Sulbar sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah, khususnya terkait pembahasan Perda Penyertaan Modal ke Bank Sulselbar.

Meski demikian, Syamsul menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti di meja penerimaan semata. Ia memastikan suara mahasiswa akan diteruskan ke level pembahasan lebih formal agar mendapatkan tindak lanjut konkret.

“Saya apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan, sekaligus memohon maaf sebab yang menerima kawan-kawan HMI hanya saya sendiri. Tetapi tetap saya akan teruskan seluruh tuntutan ini kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan dalam rapat kerja khusus, melibatkan komisi-komisi terkait serta ahli hukum,” jelasnya.

Ia menekankan, rapat pembahasan aspirasi mahasiswa nantinya harus dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Sulbar agar menghasilkan keputusan yang lebih representatif, menyeluruh, dan memiliki bobot politik yang kuat.

Langkah tersebut, kata Syamsul, sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, sekaligus mendorong pelayanan dasar yang lebih berkualitas bagi masyarakat.