RETAS.News, Nasional – Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 dengan skema 8+4+5. Kebijakan ini disiapkan sebagai strategi menghadapi tantangan global, menjaga kualitas pertumbuhan, dan memperluas penciptaan lapangan kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa stimulus ini bukan hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi nasional di masa depan.

Delapan Program Akselerasi 2025

Tahun 2025 akan menjadi fase awal pelaksanaan dengan delapan program utama. Beberapa di antaranya langsung menyentuh pekerja, mulai dari fresh graduate hingga buruh sektor informal.

Pertama, Program Magang Fresh Graduate yang menargetkan 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi. Mereka akan ditempatkan di industri dengan dukungan uang saku setara upah minimum provinsi selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk tahap awal.

Kedua, perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Jika sebelumnya hanya untuk sektor padat karya, kini meluas ke pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552 ribu pekerja. Anggaran Rp120 miliar disiapkan untuk menanggung pajak penghasilan karyawan selama tiga bulan terakhir tahun ini.

Ketiga, program bantuan pangan berupa penyaluran 10 kilogram beras untuk Oktober dan November. Pemerintah mengalokasikan Rp7 triliun dengan evaluasi lanjutan pada Desember untuk memastikan keberlanjutan.

Keempat, subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja sektor informal, seperti pengemudi transportasi online, kurir, hingga sopir. Dengan subsidi 50 persen selama enam bulan, pekerja tetap mendapatkan perlindungan penuh, mulai dari santunan kecelakaan kerja hingga beasiswa anak.

Kelima, program perumahan BPJS Ketenagakerjaan yang menurunkan bunga kredit rumah agar lebih terjangkau bagi pekerja. Penurunan bunga juga diberikan bagi pengembang untuk memperluas kesempatan pekerja memiliki rumah.

Keenam, program padat karya tunai (cash for work) oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Program ini menargetkan lebih dari 600 ribu penerima manfaat dengan total anggaran Rp5,3 triliun.

Ketujuh, percepatan deregulasi perizinan berusaha. Pemerintah menargetkan 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026 agar masuk dalam sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Kedelapan, program perkotaan yang diuji coba di kota besar seperti Jakarta, fokus pada perbaikan permukiman dan penyediaan ruang bagi pekerja sektor ekonomi digital atau gig economy.

Empat Program Lanjutan 2026

Di tahun 2026, pemerintah melanjutkan empat program prioritas. Mulai dari perpanjangan insentif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM hingga 2029, insentif PPh 21 DTP bagi sektor pariwisata dan padat karya, serta perluasan subsidi JKK dan JKM yang akan menjangkau 9,9 juta pekerja informal, termasuk petani, pedagang, nelayan, hingga pekerja rumah tangga.

Lima Program Penciptaan Kerja

Selain itu, pemerintah menyiapkan lima program andalan untuk memperluas lapangan kerja:

1. Koperasi Desa Merah Putih
2. Kampung Nelayan Merah Putih
3. Revitalisasi tambak di Pantura
4. Modernisasi kapal nelayan
5. Perkebunan rakyat

Jaga APBN Tetap Sehat

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pelaksanaan paket stimulus ekonomi 8+4+5 tidak akan membebani defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Stimulus ini bukan hanya memberi ruang bagi pekerja dan dunia usaha, tetapi juga menjaga keadilan dan keberlanjutan fiskal,” tegasnya.(*)