RETAS.News, Mamuju – DPRD Sulawesi Barat gelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. di Gedung DPRD Sulbar, Kamis (11/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulbar (SDK) menegaskan seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2026. 

Tujuannya agar anggaran daerah semakin berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses layanan publik.

Rapat Paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, jajaran pemerintah provinsi, serta para pejabat terkait.

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, hadir mendampingi jalannya rapat sebagai wujud dukungan birokrasi terhadap pembahasan keuangan daerah

“Melalui forum paripurna ini, kita meneguhkan komitmen bersama bahwa pengelolaan APBD harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Barat. Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan,” tutup Plt. Karo Pemkesra Murdanil.

Rapat ini diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.(*)