RETAS.News, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD Sulbar mulai membahas Rancangan APBD 2026 melalui Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (10/9/2025).

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana hadir mewakili Gubernur Sulbar, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, bersama pimpinan dewan Munandar Wijaya dan Abdul Halim. serta jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan awal terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026.

Mulai dari arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga efisiensi belanja daerah.

Junda menyebut masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat.

“Seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan yang akan ditanggapi Gubernur pada paripurna berikutnya sebelum masuk pembahasan teknis di Badan Anggaran,” kata Junda Maulana.

Ia menegaskan Pemprov Sulbar siap bersinergi dengan DPRD untuk menyusun APBD yang responsif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan DPRD Sulbar menambahkan, tahapan pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme penyusunan anggaran sekaligus bentuk fungsi pengawasan.

Rapat paripurna ini menandai dimulainya pembahasan RAPBD 2026 yang ditargetkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, adil, dan transparan.(*)