RETAS.News, Makassar – Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Makassar bersilaturahmi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, Selasa (9/9/2025).

Dihadiri pimpinan lintas organisasi kemahasiswaan, antara lain Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Kemudian, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Dialog membahas penguatan peran mahasiswa dalam pembangunan Kota Makassar melalui pola komunikasi yang sehat dan bermartabat.

Cipayung Plus menegaskan komitmen untuk tetap kritis menyuarakan aspirasi publik, sekaligus menolak praktik anarkisme dalam setiap gerakan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi inisiatif mahasiswa membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, keberagaman latar belakang organisasi di Cipayung Plus menjadi modal penting menjaga persatuan dan memberi warna pada pembangunan kota, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur.

“Pemerintah Kota Makassar terbuka menerima kritik dan gagasan mahasiswa. Interaksi seperti ini harus terus diperkuat agar setiap persoalan bisa dicari solusinya bersama tanpa menimbulkan gejolak,” ujar Munafri.

Dalam pertemuan ini, para ketua organisasi mahasiswa menyampaikan kesepakatan untuk:

1. Menginisiasi forum-forum dialog publik yang menghadirkan pemerintah dan masyarakat sebagai audiens utama.
2. Menjaga setiap gerakan mahasiswa tetap konstruktif, aspiratif, dan mengedepankan persatuan.
3. Mendorong lahirnya gagasan konkret bersama pemerintah daerah agar kritik tidak hanya berhenti pada tuntutan, tetapi berlanjut pada solusi.

Cipayung Plus Makassar menegaskan, perjuangan mahasiswa harus tetap berakar pada aspirasi rakyat dan dilakukan melalui jalur yang damai dan demokratis.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pola komunikasi mahasiswa–pemerintah sehingga setiap kebijakan dapat dikawal secara terbuka dan akuntabel.(*)