RETAS.News, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tantangan harga pangan serta dinamika sosial nasional.

Berdasarkan data BPS, inflasi year-on-year Sulbarpada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,52%, dengan Kabupaten Majene sebagai daerah dengan inflasi tertinggi mencapai 3,58%.

“Kenaikan harga beras, bawang merah, dan bawang putih menjadi pemicu utama inflasi di Majene. Namun secara umum, tren inflasi Sulawesi Barat masih relatif stabil,” ujar Muhammad Nur Dadjwi, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA.

Bapperida Sulawesi Barat, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, usai mengikuti Rapat Rakornas secara virtual dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, 8 September 2025.

Rakornas tersebut membahas strategi nasional pengendalian inflasi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, dan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendagri Tito Karnavian, dalam arahannya, menyoroti situasi sosial di berbagai daerah. Sulawesi Barat dinilai berada dalam zona kondusif, dengan catatan hanya terjadi enam aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025.

Jumlah ini tergolong rendah secara nasional dan dianggap sebagai hasil komunikasi publik yang efektif serta respons cepat pemerintah daerah.

Gubernur Subar Suhardi Duka, memastikan hampir seluruh instruksi Menteri Dalam Negeri telah dijalankan. Satu hal yang masih akan dilaksanakan adalah doa lintas agama.

“Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kami akan mengundang lintas agama untuk berdoa bersama sebagai bentuk kebersamaan menjaga kedamaian Sulawesi Barat,” kata Suhardi.

Lebih jauh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menegaskan fokus pada tiga hal utama, pengendalian harga komoditas strategis agar inflasi tetap terkendali, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui program tepat sasaran, dan menjaga iklim sosial yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam Rakornas sebelumnya (1 September 2025), Mendagri Tito Karnavian menyampaikan 11 arahan strategis kepada kepala daerah, seperti :

1. Melaksanakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
2. Duduk bersama tokoh masyarakat.
3. Menggelar doa kedamaian lintas agama.
4. Menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial (bansos).
5. Menunda kegiatan seremonial yang terkesan boros.
6. enghindari pamer kemewahan (flexing).

Instruksi lainnya meliputi memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya saat kondisi rawan, segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak, menggunakan bahasa santun dan menenangkan dalam komunikasi publik, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Langkah ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas gubernur dengan menempatkan pengendalian inflasi, stabilitas sosial, dan penurunan kemiskinan sebagai pilar utama pembangunan lima tahun ke depan.(*)