RETAS.News, Makassar – Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian APBD Perubahan 2025 tidak menggeser fokus program prioritas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan meski terjadi pengurangan belanja daerah, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau tetap dijalankan.

Program strategis lain, seperti Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM, investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan juga dipastikan tidak berhenti.

Munafri menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna virtual, Rabu (3/9/2025), menjawab pandangan fraksi DPRD Kota Makassar atas Rancangan APBD Perubahan 2025.

Ia memaparkan alasan penyesuaian anggaran, baik sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp5,384 triliun, disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun. Turun Rp485 miliar atau 9,02%.

Koreksi dilakukan setelah evaluasi realisasi semester I 2025 dan proyeksi capaian akhir tahun.

“Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa terukur,” ujar Munafri.

PAD terkoreksi dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau berkurang Rp306,76 miliar (12,35%).

Penyebabnya antara lain kebijakan subsidi listrik 50% oleh pemerintah pusat yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT), penyesuaian opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas.

Pendapatan transfer turun dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun atau berkurang Rp179,13 miliar (6,18%).

“Pengurangan berasal dari komponen bagi hasil pajak sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset.

Koreksi pendapatan berdampak pada belanja daerah. APBD Perubahan 2025 disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun dari sebelumnya Rp5,684 triliun. Pengurangan Rp555 miliar lebih.

Belanja operasi turun Rp28,82 miliar (0,69%) dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun.

Efisiensi menyasar belanja pendukung yang tidak memengaruhi langsung capaian program.

Belanja modal turun signifikan Rp496,83 miliar (33,64%) dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar.

Program terdampak antara lain pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik, pembangunan kawasan Karebosi, dan proyek infrastruktur yang sulit diselesaikan hingga akhir tahun.

Belanja tak terduga dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar atau berkurang 75%, dengan menjaga kesiapan dana penanganan darurat dan bencana.

“Langkah efisiensi ini sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD. Kami menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” tegas Munafri.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar (23,25%) akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Tidak ada rencana pinjaman maupun penyertaan modal BUMD. Fokus diarahkan pada restrukturisasi organisasi dan persiapan dasar pemberian modal agar lebih produktif di tahun mendatang.

Di akhir penjelasannya, Munafri menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas masukan yang diberikan.

“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutupnya.(*)

Sumber Foto : Humas Pemkot, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memaparkan penyesuaian APBD Perubahan 2025 dalam rapat paripurna virtual dari Balai Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).