RETAS.News, Makassar – Sejumlah pimpinan DPRD Makassar membantah isu yang beredar di media sosial pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar, Jumat (29/8/2025) lalu.

Seperti ditegaskan Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, ia mengatakan, informasi yang menyebut Wali Kota mengabaikan pendemo dan menutup rapat paripurna sebelum selesai dinilai menyesatkan serta bermuatan hasutan.

Disampaiakan, rapat paripurna terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 telah berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi sekitar pukul 21.30 WITA, jauh sebelum massa memasuki gedung dan melakukan pembakaran sekitar pukul 22.10 WITA.

“Rapat resmi ditutup, pimpinan dewan, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa masuk dan melakukan tindakan anarkis,” tegas Andi Suharmika, Selasa (2/9/2025).

Andi Suharmika menilai isu Wali Kota enggan menemui pendemo tidak tepat. Ia menegaskan situasi di malam kejadian bukan aksi demonstrasi normal, melainkan serangan yang mengarah ke tindak kriminal.

“Demo itu biasanya ada pemberitahuan, ada korlap, ada tuntutan jelas. Malam itu tidak ada struktur, tidak ada komunikasi, langsung merusak, membakar, menjarah. Itu bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal,” ujarnya.

Sementara itu Anwar Faruq, menambahkan, paripurna tetap berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup.

“Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi tudingan DPRD panik dan kabur sebelum sidang selesai itu tidak benar,” katanya.

Senada, anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusly, menegaskan, jalannya sidang telah selesai sebelum kerusuhan terjadi.

“Rapat selesai, forum resmi ditutup, baru kemudian massa datang dan melakukan aksi anarkis. Isu Wali Kota kabur sebelum paripurna selesai itu tidak benar sama sekali,” tegasnya.

Para pimpinan dan anggota DPRD menilai narasi yang beredar adalah kampanye hitam yang sengaja digoreng untuk menyesatkan publik dan memperkeruh suasana pasca tragedi.(*)