RETAS.News, Makassar – Ketua Umum The Sulawesi Institute, Muhammad Warakaf, menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden pembakaran kantor DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025.

Ia menilai peristiwa tersebut menjadi indikasi eskalasi ketegangan yang tidak hanya mencoreng citra demokrasi, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang signifikan.

Dalam keterangan resminya, Warakaf menegaskan dukungan penuh terhadap hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan kritik melalui aksi unjuk rasa.

Namun, ia mengecam setiap bentuk kekerasan yang bermuara pada perusakan fasilitas publik.

“Saya mendukung penuh hak masyarakat untuk berdemonstrasi sebagai bagian dari ruang demokrasi. Aksi unjuk rasa merupakan sarana yang sah dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat,” kata Warakaf, Sabtu (30/8/2025).

“Tetapi, kita sangat menyesalkan jika aksi tersebut berujung pada kekerasan dan pembakaran fasilitas negara. Ini jelas merugikan semua pihak,” lanjut Warakaf.

Lebih jauh, ia mengarahkan sorotan kritis pada kinerja aparat keamanan, khususnya kepolisian, yang dinilainya tidak cukup tangkas mengendalikan eskalasi di lapangan.

Warakaf menilai aparat semestinya mampu melakukan langkah antisipatif yang lebih sistematis guna mencegah timbulnya aksi anarkis sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas.

“Saya sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang terkesan kurang proaktif dalam mencegah terjadinya tindakan anarkis, seperti pembakaran kantor DPRD. Seharusnya, aparat dapat lebih sigap dalam melakukan pengamanan dan penanggulangan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kinerja intelijen kepolisian yang dianggap belum optimal dalam mitigasi konflik di Sulawesi Selatan. Menurut Warakaf, kemampuan deteksi dini menjadi instrumen vital untuk mengidentifikasi potensi kerusuhan sebelum berkembang menjadi kekerasan terbuka.

“Saya juga menyoroti kinerja intelijen kepolisian dalam merespons potensi kerusuhan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Harusnya mereka bisa lebih optimal dalam melakukan deteksi dini dan langkah-langkah mitigasi agar situasi tidak semakin memburuk,” tambahnya.

Disampaikan, sejumlah pihak kini mendesak kepolisian bersama pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh atas prosedur pengamanan aksi demonstrasi.

Publik juga menuntut agar penanganan kasus pembakaran tersebut berlangsung secara transparan dan berkeadilan.

Warakaf berharap, ke depan, semua pihak dapat mengedepankan dialog konstruktif dan penyelesaian masalah secara damai, tanpa melibatkan kekerasan ataupun tindakan yang merugikan negara serta masyarakat.