Sulbar Minus 1,23% IPH, Pemprov Maksimalkan Data SP2KP untuk Stabilkan Harga

Sumber Foto : Humas Pemprov, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Rapat Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Senin (25/8/2025).

Sumber Foto : Humas Pemprov, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Rapat Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Senin (25/8/2025).

RETAS.News, Mamuju – Indeks Perkembangan Harga (IPH) BPS per minggu ketiga Agustus 2025 mencatat Sulbar turun paling tajam di Sulawesi, –1,23 persen.

Data ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/8/2025) kemarin, diikuti TPID Sulbar dari Ruang RKPD Kantor Bapperida secara virtual.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi menyampaikan, 14 provinsi nasional mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi turun, satu stabil.

Sulbar menonjol sebagai satu-satunya provinsi di Sulawesi dengan penurunan terdalam, terdorong anjloknya harga cabai rawit nasional –18,29 persen, serta pelemahan harga beras dan daging ayam ras.

Kabupaten Pasangkayu mencatat penurunan IPH kedua terdalam, –2,84 persen, sejalan dengan harga cabai rawit lokal merosot.

Bawang merah melonjak 12,79 persen akibat gangguan pasokan. Kenaikan moderat cabai merah dan fluktuasi harga beras di Zona 1 (Jawa–Sulawesi) menegaskan tantangan distribusi dan stok.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya data SP2KP real time untuk membantu pemerintah daerah merespons gejolak harga.

Penurunan IPH jadi sinyal bagi Pemprov Sulbar memperkuat rantai pasokan dan strategi stabilisasi harga bahan pokok.

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta kepala daerah mengamati permasalahan di lapangan dan menindaklanjuti hasil rakor TPID tiap pekan.

Data Kemendagri menunjukkan 140 pemerintah daerah belum melakukan upaya konkret pengendalian inflasi.

“Kami berharap pemerintah daerah bekerja maksimal sebagai bentuk pengabdian kepada negeri dan masyarakat,” kata Tomsi Tohir. Senin (25/8/2025).

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan Sulbar akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan data SP2KP untuk memperkuat ketahanan pangan, menstabilkan harga, dan memastikan ketersediaan bahan pokok.

Sinergi perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci efektivitas kebijakan sesuai visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga.

“Kebijakan stabilisasi harga harus langsung berdampak pada kesejahteraan warga,” tandasnya.(*)

Comment